Filipina Tarik Duta Besarnya dari Kanada Gara-Gara Sampah

Anton Suhartono ยท Kamis, 16 Mei 2019 - 11:01 WIB
Filipina Tarik Duta Besarnya dari Kanada Gara-Gara Sampah

Aktivis lingkungan berunjuk rasa di luar kantor Senat di Manila soal masuknya sampah dari Kanada (Foto: AFP)

MANILA, iNews.id - Filipina memulangkan duta besar dan para konsuler di Kanada sebagai puncak dari kemelut diplomatik kedua negara.

Sikap keras ini diambil terkait pengiriman berton-ton sampah Kanada ke Filipina sejak 5 tahun terakhir.

Tensi kedua negara meningkat sejak perusahaan Kanada mengapalkan sekitar 100 kontainer sampah yang diberi label akan didaur ulang di Filipina pada 2013 dan 2014. Filipina memberi batas waktu sampai 15 Mei 2019 bagi perusahaan Kanada untuk mengambil kembali sampah-sampah itu.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan, surat pemanggilan dubes dan konsulat yang ditujukan kepada pemerintah Kanada sudah dikirim dan para diplomatnya akan tiba di Manila dalam sehari atau lebih.

"Kanada melewatkan batas waktu 15 Mei dan kami harus akan menagguhkan kehadiran diplomatik di Kanada sampai sampahnya dibawa kapal," tulis Locsin, di Twitter, dikutip dari AFP, Kamis (16/5/2019).

Presiden Rodrigo Duterte ikut turun tangan dengan mengecam Kanada. Dalam pidatonya pada April, Duterte mengancam akan mengirim kembali sampah-sampah itu ke Kanada sambil mengatakan, "Mari kita lawan Kanada. Saya akan menyatakan perang melawan mereka."

Sementara itu pemerintah Kanada menyatakan akan mengatur pemulangan kontainer-kontainer itu namun tak menyebut waktu pastinya.

Kementerian Luar Negeri Kanada belum mengomentari penarikan para diplomat Filipina ini.

Ketegangan antara Kanada dan Filipina tak sebatas isu sampah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyorti dugaan pelanggaran HAM Duterte terkait tindakan keras dalam menangani pelaku kejahatan narkoba. Sejak Duterte menjadi presiden pada 2016, ribuan orang tewas terkait kejahatan narkoba.

Duterte membatalkan kontrak pertahanan Filipina senilai 235 juta dolar AS untuk membeli 16 helikopter militer dari perusahaan Kanada setelah negara itu menyoroti catatan pelanggaran HAM sang presiden.


Editor : Anton Suhartono