Gerah Dengar Pidato Erdogan Tentang Palestina, Dubes Israel Tinggalkan Ruang Sidang PBB

NEW YORK, iNews.id - Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa (22/9/2020) waktu setempat. Saat itu, sidang tengah menayangkan video pidato Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pidatonya, Erdogan mengkritik dan melontarkan kecaman keras mengenai kebijakan penindasan Israel atas Palestina. Dia juga menyoroti kebijakan "tangan kotor" Israel yang mengklaim Jerusalem--kota suci tiga agama--sebagai ibu kota baru.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

"Rakyat Palestina telah menentang kebijakan penindasan, kekerasan, dan intimidasi Israel selama lebih dari setengah abad," kata Erdogan dikutip dari Times of Israel, Rabu (23/9/2020).

Erdogan kemudian menyampaikan sikap Turki mengenai rencana perdamaian Timur-Tengah dengan Israel yang diinisiasi pemerintah Amerika Serikat. Ankara memastikan tidak akan mendukung rencana apapun yang merugikan kepentingan warga Palestina.

Baca Juga

Geram dengan Sikap Macron, Erdogan Peringatkan Prancis: Jangan Main-Main dengan Turki

"Partisipasi beberapa negara di kawasan ini dalam permainan ini tidak berarti apa-apa selain melayani upaya Israel untuk mengikis parameter dasar internasional."

"Negara-negara yang telah menyatakan niat mereka membuka kedutaan besar di Jerusalem, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka," lanjutnya.

Baca Juga

Erdogan Kembali Ultimatum Yunani: Mereka Akan Paham Kekuatan Militer Turki

Gerah mendengar pidato Erdogan, Dubes Israel Gilad Erdan bangun dari kursinya kemudian berjalan keluar meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB. Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Gildan maupun pemerintah Israel.

Israel dibantu Amerika Serikat berhasil memulihkan hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Timur Tengah pada Agustus dan September ini. Diawali normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab pada 13 Agustus kemudian diikuti oleh Bahrain pada 11 September kemarin.

Langkah tersebut kemudian menuai kecaman dari negara-negara Islam, termasuk Iran dan Turki. Keduanya sama-sama menyebut keputusan UEA dan Bahrain sebagai bentuk nyata pengkhianatan hak warga Palestina.

Editor: Arif Budiwinarto