Heboh Situs Pemerintah Selandia Baru Hapus Israel dari Peta Timur Tengah

WELLINGTON, iNews.id - Situs website resmi Imigrasi Pemerintah Selandia Baru menerbitkan apa yang mereka sebut sebagai lembar fakta yang di dalamnya mencantumkan peta wilayah di Timur Tengah. Namun, peta wilayah itu tidak mencantumkan negara Israel, melainkan Palestina.

Penerbitan peta itu memicu perdebatan di media sosial. Tak lama kemudian, halaman situs web tersebut dihapus. Namun, screenshot-nya marak beredar di media sosial.

The Israel Institute of New Zealand mendesak penarikan peta Timur Tengah yang menghapus wilayah Israel tersebut.

"Kesalahan yang paling jelas adalah peta yang melabelkan seluruh Israel modern sebagai 'Palestina'," kata direktur institut itu, Ashley Church, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (18/6/2019).

"Ini sangat ofensif dan setara dengan Imigrasi Selandia Baru yang menampilkan peta Inggris yang menghapus Skotlandia dan Wales dan menyebut keseluruhan British Isles (Kepulauan Inggris) sebagai Inggris," lanjut dia.

Lembar fakta yang diterbitkan di situs tersebut menawarkan informasi tentang imigran Palestina yang datang Selandia Baru. Tak hanya itu, informasi itu juga mengidentifikasi Yerusalem Timur sebagai "Ibu Kota Negara Palestina".

Bahkan, pada lembaran tersebut terdapat informasi yang menyatakan Israel menyebabkan penindasan secara masif terhadap Palestina selama intifada kedua.

Lebih lanjut, halaman situs websiter yang sudah dihapus itu menyebut sanksi ekonomi Israel dan blokadenya terhadap Gaza tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.

Israel dan Mesir memang memberlakukan blokade terhadap Gaza untuk mencegah Hamas membawa senjata, roket, dan material untuk membangun benteng dan terowongan.

"Menteri Imigrasi kami perlu segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah; Imigrasi Selandia Baru perlu mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa situs web tersebut tidak mewakili pandangan Kementerian; dan penyelidikan perlu dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi," kata Church.

Pemerintah, khususnya Imigrasi Selandia Baru, belum berkomentar atas penerbitan peta yang memicu kehebohan di media sosial tersebut.

Editor: Nathania Riris Michico