Hotel Hilton Jepang Dikritik karena Tolak Duta Besar Kuba

TOKYO, iNews.id - Hotel berjaringan internasional asal Amerika Serikat (AS), Hilton Fukuoka Sea Hawk, dikritik karena menolak Duta Besar Kuba untuk Jepang, Carlos Pereria.

Pemerintah Jepang menuding Hilton tidak semestinya menolak seseorang menginap atas pertimbangan kewarganegaraan.

Baca Juga

Netanyahu Umumkan Persetujuan Kesepakatan Gas Rp585 Triliun dengan Mesir

Agustus lalu, Hilton menyatakan tidak akan mengakomodasi tamu yang memegang jabatan di pemerintahan Kuba. Hilton khawatir, akomodasi itu tidak sesuai dengan sanksi AS terhadap Kuba.

Polemik ini bermula saat Kedutaan Besar Kuba memesan kamar hotel di Jepang melalui agen perjalanan. Agen itu menyebut identitas tamu yang mereka layani.

Pereria ketika itu dijadwalkan berkunjung ke Fukuoka, kota di barat daya Jepang, untuk bertemu dengan sejumlah warga Kuba yang bermain di tim bisbol setempat.

Namun saat tiba di Fukuoka, Pereria mendapat informasi dia tak dapat tinggal di Hitlon.

Dilaporkan Harian Asahi Shimbun, Pereria menganggap alasan Hilton menerapkan kebijakan dan hukum AS berpotensi melanggar kedaulatan Jepang.

Meski begitu, perwakilan Hilton di Tokyo berkata pada Kyodo News, bahwa perusahaan mereka harus tunduk pada ketentuan AS. Alasannya, Hilton berbasis di AS.

Pada 2006, otoritas Meksiko menjatuhkan denda pada hotel berjejaring AS, Sheraton, karena mengusir 16 anggota delegasi Kuba dari hotel mereka di Mexico City.

Sementara itu, pada 2017, hotel berjaringan Norwegia, Scandic Edderkoppen, juga menolak delegasi Kuba yang berisi 14 orang.

Mereka beralasan, sejak kedatangan warga Kuba terakhir kali ke Scandic Edderkoppen, Hilton membeli hotel mereka.

Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Raymond Johansen, kala itu menyebut penolakan itu tak dapat diterima.

Pada 2016, di bawah hubungan yang memanas antara AS dan Kuba selama pemerintahan Barack Obama, jejaring hotel Starwood meneken kesepatan untuk mengelola dua hotel di Kuba.

New York Times melaporkan, dua hotel itu dimiliki oleh badan usaha milik negara Kuba.

Adapun, belakangan Presiden Donald Trump melarang warga AS menghabiskan uang untuk tinggal di hotel atau makan di restoran yang dimiliki pemerintah dan otoritas militer Kuba.

Editor: Nathania Riris Michico