Hubungan Memanas! Somalia Usir Dubes Uni Emirat Arab
MOGADISHU, iNews.id - Pemerintah Somalia memerintahkan Duta BesarUni Emirat Arab (UEA) meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam. Langkah keras ini menandai semakin memburuknya hubungan diplomatik kedua negara yang diwarnai tuduhan campur tangan Abu Dhabi terhadap kedaulatan Somalia.
Pemerintah UEA langsung mengecam keputusan tersebut. Abu Dhabi menuding pemerintah Somalia mengambil pendekatan bermusuhan dan memperkeruh hubungan bilateral serta kerja sama kedua negara.
Perintah pengusiran itu dikeluarkan pada Kamis setelah Kabinet Somalia di Ibu Kota Mogadishu memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil pulang Duta Besar Somalia untuk UEA guna melakukan konsultasi. Artinya, dubes UEA memiliki waktu sampai Minggu (22/11/2026) untuk angkat kaki. Namun tampakna dubes serta diplomat UEA lainnya sudah sejak lama meninggalkan Somalia.
Menteri Pertahanan (Menhan) Somalia Ahmed Moalim Fiqi bahkan melontarkan kecaman keras melalui media sosial X setelah rapat kabinet.
"Kami sudah muak dengan seorang duta besar yang mewakili perpecahan dan kejahatan!" tulis Fiqi, dikutip Sabtu (21/1/2026).
Dia menuding terdapat konspirasi yang mengancam kedaulatan, persatuan, dan keamanan Somalia. Fiqi juga meminta perwakilan diplomatik UEA segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan negara tersebut.
"Rakyat Somalia telah menyadari skala konspirasi yang direncanakan terhadap mereka serta bahaya kebijakan destruktif yang mengincar kedaulatan, persatuan, dan keamanan mereka. Kemas barang-barang Anda dan pergi," ujarnya.
Fiqi menegaskan Somalia lebih besar daripada ambisi negara lain. Dia juga menyebut martabat rakyat Somalia jauh lebih tinggi dibandingkan pengaruh maupun uang pihak asing.
"Siapa pun yang tidak menghormati kedaulatan kami tidak punya tempat untuk ikut campur di tanah kami," katanya.
Kemlu UEA menyatakan keputusan yang memengaruhi hubungan antarnegara seharusnya didasarkan pada kepentingan bersama dan tidak dipengaruhi pertimbangan politik maupun konflik internal.
Abu Dhabi juga menyayangkan upaya pemerintah Somalia membawa perselisihan kekuasaan domestik ke dalam hubungan bilateral.
UEA menilai langkah tersebut berpotensi merugikan kepentingan kedua bangsa yang disebutnya sebagai saudara.
Kemlu UEA mengungkapkan telah lebih dulu menutup kedutaan besarnya di Mogadishu dan menarik seluruh staf diplomatik pada Januari lalu. Keputusan itu diambil dengan alasan adanya tindakan bermusuhan pemerintah Somalia terhadap kedutaan dan kebijakan UEA, termasuk pembatalan sejumlah perjanjian bilateral yang sebelumnya disepakati kedua negara.
Ketegangan diplomatik kemudian semakin meningkat setelah pejabat kedua negara saling melontarkan tuduhan melalui media sosial. Somalia menuduh Abu Dhabi memicu konflik, membeli loyalitas, dan merusak kedaulatan negara lain.
Somalia Tuduh UEA Bangun Pangkalan Militer
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud sebelumnya menuding Abu Dhabi membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah Somalia serta menempatkan pasukan di luar kerangka keamanan nasional tanpa persetujuan pemerintah federal.
Awal tahun ini, Mogadishu membatalkan seluruh perjanjian dengan UEA. Pemerintah Somalia juga menutup wilayah udaranya bagi pesawat militer dan kargo milik maskapai Emirates.
Meski demikian, Mohamud menegaskan pemerintahannya tetap bersedia membuka hubungan dengan UEA berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
Hubungan Somalia dan UEA mengalami pasang surut, antara ketegangan dan upaya rekonsiliasi. Perselisihan terbaru semakin memburuk sejak Januari di tengah tuduhan campur tangan Emirat dalam politik dalam negeri Somalia.
Ketegangan kedua negara sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada 2018, Abu Dhabi mengecam penyitaan uang sebesar 9,6 juta dolar AS dari pesawat Emirates di Bandara Mogadishu oleh otoritas Somalia.
UEA menyatakan uang tersebut ditujukan untuk mendukung tentara Somalia dan para peserta pelatihan militer.
Setelah insiden itu, UEA mengakhiri misi pelatihan militernya di Somalia sekaligus membantah tuduhan Mogadishu mengenai campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut.
Editor: Anton Suhartono