Indonesia, Malaysia, dan Singapura Kompak Desak Militer Bebaskan Tahanan Politik Myanmar

JAKARTA, iNews.id – Indonesia, Singapura, dan Malaysia satu suara dalam menyikapi situasi politik di Myanmar. Ketiga negara mendesak junta militer membebaskan para tahanan politik dan mendorong dialog untuk penyelesaian krisis dalam negeri Myanmar.

“Indonesia mendesak semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Kondisi kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk dengan melepaskan tahanan politik,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN guna membahas krisis politik Myanmar, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Indonesia juga menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, yang terjadi di tengah unjuk rasa massal menentang kudeta militer terhadap pemerintah sipil sejak 1 Februari 2021. Bagi Indonesia, kata Retno, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu. 

“Karena itu, Indonesia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” ujar Retno.

Baca Juga

Negara ASEAN Gelar Pertemuan Bahas Krisis Myanmar Selasa Besok, Menlu Junta Militer Ikut

Dalam pertemuan yang juga dihadiri menteri yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia atas meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban, terutama warga sipil yang kehilangan nyawa dan luka-luka. 

Dia juga menyoroti masih terjadinya penangkapan terhadap warga sipil, di tengah perkembangan situasi yang dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi Myanmar.

Baca Juga

18 Demonstran Myanmar Tewas, Warga Tak Gentar Gelar Unjuk Rasa Besar Lagi Hari Ini

“Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka (situasi ini) akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan,” tutur Retno.

Baca Juga

18 Demonstran Myanmar Tewas Ditembak, AS Siapkan Sanksi Baru bagi Pejabat Militer

Senada, Malaysia juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para pemimpin politik yang ditahan di Myanmar, termasuk Daw Aung San Suu Kyi, U Win Myint, dan rekan-rekan mereka. Pemerintah negeri jiran pun mendorong dialog antara pihak-pihak terkait.

“Kami tetap yakin bahwa resolusi terhadap kebuntuan politik di Myanmar adalah proses yang dipimpin dalam negeri,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein. 

“Kami kuat dukungan untuk transisi demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi inklusif tidak tergoyahkan. Namun, ini tidak bisa di mengorbankan kepentingan bersama semua orang di kawasan ASEAN,” ucapnya.

Dia mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa Myanmar memiliki hak prerogatif atas politik dan masalah dalam negerinya. Namun, Malaysia berharap Myanmar juga memperhatikan kekhawatiran tersebut diangkat oleh negara anggota ASEAN secara konstruktif.

Menurut Hishammuddin, Malaysia akan mendukung setiap upaya untuk mendamaikan perbedaan di antara para pemimpin Myanmar demi menghindari dampak yang merugikan bagi rakyat dan negara bagian Myanmar.

Sementara Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, meminta militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi untuk memungkinkan negara itu bergerak maju. Dia beranggapan, penjatuhan sanksi terhadap Myanmar hanya akan merugikan rakyat daripada militer.

Editor: Ahmad Islamy Jamil