Indonesia Tegaskan Tak Campuri Urusan Dalam Negeri Myanmar, tapi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan negara-negara anggota ASEAN menghormati prinsip non-intervensi dalam menyikapi krisis politik di Myanmar, namun mendorong restorasi demokrasi di negara itu.

Retno menegaskan prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri di kalangan anggota ASEAN merupakan keharusan.

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

"Saya sampaikan, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-intervensi,” kata Retno, usai mengikuti pertemuan khusus ASEAN membahas krisis Myanmar, yang digelar virtual, Selasa (2/3/2021).

Hanya saja, lanjut dia, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menyerukan Myanmar agar juga menjalankan prinsip serta nilai lain yang terkandung dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional.

18 Demonstran Myanmar Tewas, Warga Tak Gentar Gelar Unjuk Rasa Besar Lagi Hari Ini

Indonesia akan terus mendorong restorasi demokrasi di Myanmar dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan rakyatnya.

Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar.

18 Demonstran Myanmar Tewas Ditembak, AS Siapkan Sanksi Baru bagi Pejabat Militer

“Suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog,” ujarnya, dalam pertemuan yang juga dihadiri menlu junta militer Myanmar, Wunna Maung Lwin.

Dalam pertemuan khsusus itu, Indonesia menyerukan penghentian kekerasan oleh aparat keamanan Myanmar terhadap para demonstrasn. Sedikitnya 21 orang tewas sejak demonstrasi menentang kudeta pecah beberapa hari setelah penggulingan Aung San Suu Kyi. Sebanyak 18 di antaranya tewas dalam demonstrasi pada Sabtu pekan lalu.

“Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor 1. Karena itu, Indonesia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” ujar Retno.

Dia juga menyoroti masih terjadinya penangkapan terhadap warga sipil, di tengah perkembangan situasi yang dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi Myanmar.

“Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka (situasi ini) akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan,” kata Retno, menegaskan.

Editor: Anton Suhartono