Iran Balas Surat Trump soal Negosiasi Nuklir, Ini Isinya

TEHERAN, iNews.id - Iran menjawab surat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tawaran negosiasi nuklir. Trump mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melalui perantara Uni Emirat Arab (UEA) pada awal Maret.

Pada kesempatan itu dia juga meminta bantuan UEA untuk menjadi perantara negosiasi. Sebagian isi surat Trump adalah AS tak segan-segan melakukan tindakan militer jika tak ada kesepakatan yang dicapai dalam 2 bulan.

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan, surat balasan dari pemerintahannya untuk Trump dikirim melalui perantara Pemerintah Oman.

Dia menjelaskan, jawaban surat tersebut sama dengan pernyataan beberapa pejabat, yakni Iran tak akan mau bernegosiasi langsung di bawah tekanan.

Resmikan Kota Rudal, Panglima Perang Iran: Kita Tingkatkan Kemampuan Serang Israel

"Kebijakan kami adalah tidak terlibat dalam negosiasi langsung saat berada di bawah tekanan dan ancaman militer maksimum, namun seperti yang terjadi di masa lalu, negosiasi tidak langsung bisa terus berlanjut," kata Araghchi, seperti dilaporkan kantor berita Irna.

Dia menambahkan, surat balasan tersebut juga berisi pandangan Iran mengenai situasi terkini.

Iran Belum Tanggapi Undangan Trump untuk Berunding, Ini Alasannya

Tanggapan Trump

Trump tampaknya belum puas dengan jawaban itu. Dia merespons surat balasan Iran itu dengan melontarkan ancaman baru, Jumat (28/3/2025).

Menurut Trump, hal buruk akan terjadi pada Iran jika tak mencapai kesepakatan mengenai program nuklir dengan AS.

"Iran berada pada urutan teratas dalam daftar hal-hal yang harus saya waspadai. Kita harus membicarakannya atau hal-hal yang sangat buruk akan terjadi pada Iran," ujarnya.

Dia menegaskan lebih suka menyelesaikan masalah ini dengan damai, meski dengan ancaman.

Trump, saat masa jabatan pertama presiden AS pada 2018, menarik AS keluar dari kesepakatan pengendalian nuklir Iran, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang juga diteken oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman. Kesepakatan itu ditandatangani pada 2015 saat AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Setelah menarik diri, AS kembali menjatuhkan sanksi yang memukul perekonomian Iran.

Merespons keputusan AS itu, Iran juga menarik diri dari poin kesepakatan dengan meningkatkaan pengayaan uranium di atas ambang batas. AS dan Israel lalu menuduh Iran berencana membuat senjata nuklir dengan pengayaan uranium tersebut.

Namun Iran berkali-kali membantah, program nuklirnya sepenuhnya untuk keperluan energi sipil, bukan senjata sebagaimana perintah dari Khamenei.

Editor: Anton Suhartono