Iran: Perang Ekonomi Trump Ancam Kedaulatan Seluruh Dunia
TEHERAN, iNews.id - Iran mengecam keras operasi ekonomi yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar upaya menekan Teheran, tapi bentuk "terorisme ekonomi" yang berpotensi mengancam perekonomian global dan kedaulatan negara-negara di seluruh dunia.
Araghchi menilai, ancaman Trump terhadap negara-negara yang tetap membuka jalur ekonomi dengan Iran dapat menjadi preseden berbahaya. Negara lain berpotensi dipaksa memilih antara mengikuti tekanan Washington atau menghadapi hukuman ekonomi jika tetap melakukan kerja sama dengan Teheran.
Dia menegaskan, perang ekonomi yang disebut Trump sebagai "Hari H Ekonomi" justru akan membawa kekalahan lebih lanjut bagi AS. Kebijakan tersebut hanya memperbesar kebencian warga Iran terhadap AS.
"Yang disebut 'Hari-H Ekonomi' adalah pengalihan perhatian dari krisis di Amerika sendiri, utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan biaya bunga yang melonjak," kata Araghchi, di media sosial X, dikutip Minggu (23/8/2026).
Dia menegaskan, menerapkan kebijakan terhadap Iran yang sebelumnya terbukti gagal hanya akan menimbulkan masalah baru bagi AS. Araghchi juga memperingatkan dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan Iran, tetapi dapat merembet ke negara-negara lain.
"Menggandakan kebijakan gagal hanya akan membawa kekalahan lebih lanjut dan permusuhan dari warga Iran," ujar Araghchi.
Trump sebelumnya mengumumkan apa yang dia sebut sebagai "operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap suatu negara". Dia menggambarkan langkah tersebut sebagai perang ekonomi dan upaya isolasi terhadap Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam kebijakan tersebut, AS berupaya memutus aliran keuangan dan perdagangan yang selama ini mendukung perekonomian Iran. Washington juga memperingatkan negara-negara yang memberikan akses ekonomi kepada Teheran.
Ancaman itu mencakup lembaga keuangan, perusahaan, bandara maupun entitas pemerintah yang dianggap memberikan peluang bagi Iran untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Mereka disebut akan menghadapi hukuman berat dari AS.
Editor: Anton Suhartono