Isi Pidato Emmanuel Macron di Majelis Umum PBB, Ada Sindiran untuk Trump

NEW YORK, iNews.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan komitmen Prancis terhadap perdamaian dunia, khususnya penyelesaian konflik Israel-Palestina, serta memperkuat dukungan terhadap lembaga hukum internasional.

Seruan Perdamaian di Gaza

Baca Juga

Presiden Israel Herzog Respons Permohonan Pengampunan Netanyahu dalam Kasus Korupsi

Dalam pidatonya, Macron menekankan pentingnya gencatan senjata segera di Gaza serta pengiriman bantuan kemanusiaan. Dia juga mendorong lebih banyak negara mengikuti langkah Prancis mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

“Kami telah mengangkat tangan untuk menempa jalan menuju perdamaian segera, pembebasan sandera, gencatan senjata, stabilisasi Gaza,” ujarnya.

Baca Juga

Presiden Macron Sindir Negara-Negara yang Tolak Perintah Tangkap Netanyahu

Macron menjelaskan syarat perdamaian: sebuah negara Palestina yang didemiliterisasi dan mengakui Israel, serta sebuah negara Israel yang mengakui Palestina. Dia juga memperingatkan, Israel tidak akan pernah mencapai keamanan atau stabilitas jika terus berperang dengan negara-negara tetangganya.

Dukungan untuk ICC dan ICJ

Baca Juga

Terjebak di Jalanan New York, Presiden Macron Rela Tunggu Rombongan Trump Melintas

Macron juga memberikan sorotan besar terhadap pentingnya hukum internasional. Dia menyerukan dukungan penuh kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), meski keduanya kini ditentang oleh beberapa negara besar.

“Mari kita dukung perjuangan ICC melawan impunitas. Mari kita biarkan perintah ICJ dilaksanakan. Putusannya ditegakkan,” tuturnya.

Baca Juga

Macron: Membubarkan Hamas Tak Akan Bikin Gaza Stabil

Macron menyinggung adanya negara, termasuk Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, yang menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa ICC karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel dan Rusia.

Supremasi hukum internasional adalah jalan terbaik untuk menghentikan prinsip “yang kuat adalah yang benar”.

Perpecahan yang Mengganggu Tatanan Global

Berbeda dengan Trump, Macron menggunakan pidatonya untuk menyoroti perpecahan yang mengganggu tatanan global serta menyebabkan kehancuran dunia. Jika Trump menyerukan semua negara bergabung dengan AS, Macron menyerukan kerja sama global.

Macron menyerukan multilateralisme yang toleran serta berfokus pada perdamaian.

"Hal itu menghambat kapasitas kolektif kita untuk menyelesaikan konflik-konflik besar di zaman ini dan menghalangi kita untuk mengatasi tantangan global," ujarnya.

"Anti-permainan yang dilakukan sebagian orang membuat organisasi kita hampir mustahil untuk efektif secara kolektif. Mereka bermain melawan kita. Kita perlu bekerja sama untuk kembali ke multilateralisme kolektif itu," katanya.

Isu Lingkungan

Pemimpin Prancis itu melanjutkan upaya kolektif dalam menangani isu-isu lingkungan global sedang melambat, meskipun transformasi besar sedang berlangsung di seluruh dunia.

"Perubahan iklim tidak terkendali. Keanekaragaman hayati sedang runtuh," ujarnya. 

Upaya yang akan dilakukan negara-negara, kata Macron, justru terbentur hambatan sinisme segelintir orang yang menolak untuk melakukannya.

Refleksi 80 Tahun PBB

Pidato Macron juga bernuansa reflektif, mengingat momentum 80 tahun berdirinya PBB. Macron mengingatkan tujuan awal pembentukan organisasi ini, yakni perdamaian dan pembangunan.

“Delapan dekade yang lalu, kita ingin mengabdi pada perdamaian dan pembangunan. Saatnya untuk mengevaluasi,” ucapnya.

Macron menekankan pentingnya PBB diperkuat agar mampu menghadapi tantangan dunia modern. Ia memperingatkan bahaya jika hubungan internasional didominasi pendekatan “survival of the fittest” atau hukum rimba.

“Itulah risiko utama zaman kita... risiko melihat survival of the fittest. Risiko melihat keegoisan segelintir orang menang,” katanya.

Di akhir pidato, Macron menegaskan visi untuk masa depan. Dia mengatakan generasi mendatang harus tetap memiliki “hak untuk bermimpi” di dunia yang damai dan adil.

Editor: Anton Suhartono