Israel Bakal Tambah Utang Rp940 Triliun untuk Biayai Perang di Gaza

TEL AVIV, iNews.id - Israel berencana menambah utang pemerintah sebesar 60 miliar dolar AS (hampir Rp940 triliun) pada tahun ini untuk membiayai perangnya di Jalur Gaza, Palestina. Selain itu, negara Yahudi itu juga akan menghentikan rekrutmen pegawai negeri dan meningkatkan pajak untuk membiayai operasi militer brutalnya tersebut. Berbagai kebijakan itu diambil lantaran belanja pertahanan Israel diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat. Hal itu terungkap lewat laporan surat kabar Financial Times pada Senin (26/2/2024), mengutip seorang pejabat keuangan senior Israel. 

Pekan lalu, Biro Pusat Statistik Israel menyatakan bahwa perekonomian negara tersebut menyusut 19,4 persen pada kuartal terakhir 2023 di tengah operasi militer di Gaza. 

Baca Juga

Israel Masih Batasi Masuknya Bantuan ke Gaza, Tutup Akses Langsung ke Utara atau Selatan

Namun, Akuntan Jenderal Kementerian Keuangan Israel, Yali Rothenberg mengatakan, ada harapan untuk perbaikan dalam waktu dekat, yaitu ketika periode pemulihan perekonomian akan menyusul. Para pasukan cadangan pada akhirnya akan didemobilisasi dan dapat mengisi pasar tenaga kerja negara itu. Sementara belanja konsumen akan meningkat, seiring dengan memasuki tahap akhir konflik, dengan 30.000-40.000 tentara cadangan diperkirakan akan tetap bertugas pada akhir Maret. 

Untuk diketahui, pasar tenaga kerja Israel kehilangan 300.000 warga karena mereka ditugaskan menjadi tentara cadangan yang dimobilisasi setelah eskalasi konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023 dimulai. Selain itu, negara zionis juga kehilangan pasar tenaga kerja dari 150.000 warga Palestina yang ditolak masuk ke Israel dari Tepi Barat. 

Baca Juga

Liga Arab dan Turki Sebut Pendudukan Israel atas Palestina Biang Kerok Konflik

Sementara itu, Kementerian Keuangan Israel akan berupaya untuk menaikkan pajak atas bank dan produk tembakau pada 2024, menangguhkan penerimaa  pegawai negeri baru dan juga menunda kenaikan gaji pegawai negeri. Selanjutnya, kementerian itu berencana untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai dari 17 persen menjadi 18 persen pada 2025.