Israel Sebut 6 Kelompok Masyarakat Sipil Palestina sebagai Teroris

YERUSALEM, iNews.id - Israel menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina sebagai teroris. Hal itu dikecam oleh Rights Watch dan Amnesty International.

Selain menuduh sebagai teroris, kelompok masyarakat sipil itu juga dikatakan menyalurkan bantuan dari donor kepada militan.

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

Kementerian Pertahanan Israel mengatakan enam kelompok Palestina itu memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP), sebuah faksi sayap kiri bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel.

"Kelompok tersebut menerima sejumlah besar uang dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional. Namun mereka menggunakannya dengan berbagai pemalsuan dan penipuan agar uang itu digunakan untuk mendukung kegiatan PFLP," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, Jumat (22/10/2021).

Teroris KKB Lakukan Serangan Fajar, 14 Tentara Gugur Tertembak

Seorang pejabat PFLP, yang masuk dalam daftar hitam terorisme Uni Eropa, tidak secara tegas menolak hubungan dengan enam kelompok tersebut. Meski demikian, dia mengatakan jika mereka mempertahankan hubungan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Tepi Barat dan Gaza.

"Ini bagian dari pertempuran kasar yang Israel luncurkan untuk melawan rakyat Palestina dan kelompok masyarakat sipil," kata pejabat PFLP, Kayed Al-Ghoul.

Kelompok yang dituduh teroris oleh Israel yakni organisasi hak asasi manusia Palestina terkemuka Al-Haq dan Addameer. Mereka mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak oleh Israel dan Otoritas Palestina yang didukung Barat yang justru membatasi pemerintahan sendiri di Tepi Barat.

Al-Haq tidak segera memberikan komentar. Sementara Addameer dan salah satu dari kelompok yang ditunjuk, Defense for Children International - Palestina, menolak tuduhan Israel.

Pengawas Human Rights Watch dan Amnesty International mengatakan, dengan penunjukkan sebagai teroris, akan memberi wewenang kepada otoritas Israel untuk menutup kantor kelompok itu, menyita aset mereka dan menangkap staf di Tepi Barat.

"Keputusan itu merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan. Penunjukan itu bisa saja membuat pekerjaan organisasi masyarakat sipil paling terkemuka di Palestina ditutup," kata mereka.

Editor: Umaya Khusniah