Istri Anwar Ibrahim Sempat Ditawari Posisi PM Malaysia, tapi Menolak

JAKARTA, iNews.id - Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail mengaku ditawari posisi perdana menteri begitu koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu ke-14 pada 9 Mei.

Pasalnya, Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya meraih suara paling banyak dibandingkan anggota koalisi lain, termasuk partai yang didirikan Mahathir Mohamad. PKR juga menjadi simbol dari Pakatan Harapan.

Baca Juga

Perilaku Militer China Berisiko Picu Insiden Tak Disengaja dengan Jepang

Tawaran itu disampaikan langsung Sultan Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V.

Namun tawaran itu ditolaknya karena koalisi sudah menyepakati Mahathir Mohamad lah yang akan menjadi PM.

"Saya harus menolak tawaran itu karena kami sudah sepakat (kepada masyarakat) bahwa Mahathir Mohamad akan menjadi perdana menteri dan saya wakil perdana menteri," katanya, di hadapan 200 warga diaspora Malaysia di Indonesia, seperti dikutip dari The Star.

Wan Azizah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin.

Lebih lanjut Wan Azizah mengatakan, Pakatan Harapan terkejut bisa mengakhiri dominasi Barisan Nasional yang sudah berkuasa di Malaysia selama 61 tahun. Dia juga bersyukur proses transisi berjalan dengan demokratis dan damai.

Namun di sisi lain, dia menyayangkan pemerintahan saat ini mendapat warisan masalah yang banyak dari sebelumnya, salah satunya utang.

Dia melanjutkan, meskipun beberapa janji yang tertuang dalam manifesto Pakatan Harapan belum terpenuhi, dia berharap warga Malaysia bersabar karena semua permasalahan tak bisa diselesaikan dalam sekejap.

Soal kinerja menteri di pemerintahan baru ini, dia mengatakan terlalu dini untuk mengevaluasi mereka karena baru bekerja lima bulan sejak pemerintahan dibentuk.

"Beri kami waktu karena kami masih dalam belajar," katanya.

Hanya segelintir menteri Pakatan Harapan yang memiliki pengalaman luas dalam mengelola negara, yaitu Mahathir, Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin, Menteri Keuangan Lim Guan Eng, dan Menteri Urusan Ekonomi Mohamed Azmin Ali.

Editor: Anton Suhartono