Jelang Pelantikan, Joe Biden Belum Dapat Akses Penuh soal Informasi Keamanan Nasional AS
WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden ternyata belum diberi akses senepuhnya oleh pemerintahan Donald Trump untuk mengetahui keamanan nasional. Pemerintah transisi kurang mendapat informasi.
Bukan hanya itu, Biden mengatakan banyak badan keamanan pemerintah yang telah dibobol.
"Kami mendapatkan hambatan di Departemen Pertahanan serta Kantor Manajemen dan Anggaran dari pemerintahan sekarang. Kami belum mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dari bidang keamanan nasional," kata Biden, dikutip dari Reuters, Selasa (29/12/2020).
Setelah Biden mengalahkan Trump dalam pilpres 3 November lalu, tim dari Partai Demokrat mulai bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump untuk mengoordinasikan serah terima jabatan. Namun Trump menolak mengakui kekalahan dalam pilpres AS, pemerintahannya baru mengizinkan kerja sama dengan tim transisi Biden pada 23 November.
Pada awal Desember, tim Biden ditolak saat mengajukan permintaan informasi dari beberapa pejabat Departemen Pertahanan. Namun Pentagon membantah klaim itu. Seorang pejabat senior Pentagon pekan lalu mengatakan lembaganya telah melakukan 163 wawancara serta mendapat 181 permintaan informasi dan akan terus memberikannya ke pemerintahan transisi.
Meski demikian Biden menegaskan apa yang didapat sampai saat ini belum cukup, sementara masa kerjanya akan dimulai kurang dari sebulan lagi.
"Tim saya butuh gambaran jelas tentang postur pasukan kami di seluruh dunia serta operasi untuk mencegah musuh. Kami membutuhkan pandangan penuh terhadap perencanaan anggaran yang sedang berjalan di Departemen Pertahanan dan badan-badan lain untuk menghindari kebingungan atau mengejar ketinggalan yang mungkin coba dieksploitasi oleh musuh kita," ujar Biden.
Biden mengaku akan mewarisi berbagai kebijakan luar negeri dan tantangan keamanan nasional yang berat, seperti konflik dengan China, Iran, dan Korea Utara, serta pandemi virus corona yang berkecamuk di seluruh dunia.
Tugas terberatnya adalah membangun kembali aliansi AS yang dirusak selama 4 tahun pemetintahan Trump yang mengedepankan agenda 'America First'.
"Kenyataannya banyak badan keamanan yang penting mengalami kerusakan sangat besar. Banyak dari mereka telah dibobol, dalam hal personel, kapasitas, dan moral. Ada proses kebijakan yang telah berhenti berkembang atau dikesampingkan sehingga menyebabkan aliansi kita putus asa," tuturnya.
Editor: Anton Suhartono