Jepang: Hati-Hati, Kudeta Militer Myanmar Bisa Perkuat Pengaruh China di Asia Tenggara

TOKYO, iNews.id – Kudeta militer di Myanmar mendapat perhatian serius dari Jepang. Negeri sakura menilai perlunya pendekatan yang tepat untuk menyikapi peristiwa itu.

Jika negara-negara demokrasi dunia merespons dinamika politik Myanmar dengan cara yang keliru, tidak menutup kemungkinan negara Asia Tenggara itu semakin dalam jatuh ke pelukan China. Karenanya, negara-negara demokrasi tetap harus mempertimbangkan membuka saluran komunikasi dengan para jenderal alias petinggi militer yang kuat di Myanmar.

Baca Juga

Netanyahu Terpilih Lagi sebagai Pemimpin Likud, Siap Maju Pemilu Israel Mendatang

“Jika kita tidak melakukan pendekatan ini dengan baik, Myanmar dapat tumbuh lebih jauh dari negara-negara demokratis yang bebas secara politik dan bergabung dengan liga China,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Yasuhide Nakayama, Selasa (2/2/2021).

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, dia mengatakan, Jepang harus membahas strategi bersama dengan sekutunya terkait situasi Myanmar.

Baca Juga

Kudeta Militer Myanmar, PBB Khawatir Muslim Rohingya Makin Tertindas

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021) dan menyatakan keadaan darurat nasional. Mereka juga menahan pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersama dengan pejabat pemerintah lainnya.

Baca Juga

Soal Kudeta, Joe Biden Serukan Komunitas Internasional Bersatu Tekan Militer Myanmar

Militer Myanmar menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), meraih kemenangan telak dalam Pemilu 8 November secara curang.

Jepang adalah negara donor utama yang memberikan banyak bantuan kepada Myanmar. Hubungan negeri matahari terbit itu dengan Myanmar juga terbilang dekat sejak lama.

Baca Juga

Sosok Min Aung Hlaing, Jenderal Myanmar yang Ambil Alih Kekuasaan dari Aung San Suu Kyi

Tokyo pun menanggapi peristiwa kudeta militer kemarin dengan menyerukan pembebasan Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipilnya. Jepang juga menginginkan pemulihan demokrasi di negara sahabatnya itu.

Nakayama mengatakan, setiap langkah untuk menangguhkan program kemitraan Jepang dengan militer Myanmar dapat menyebabkan China memenangkan lebih banyak pengaruh, yang berpotensi merusak keamanan, terutama di kawasan Laut China Selatan.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Dikudeta Militer Myanmar, Ini Seruan Indonesia

“Jika kita berhenti (berdialog), hubungan militer Myanmar dengan tentara China akan semakin kuat. Mereka akan semakin jauh dari negara-negara bebas termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Saya pikir itu akan menimbulkan risiko bagi keamanan kawasan,” kata Nakayama.

Sejak 2014, melalui seminar dalam negeri dan program lainnya, Kementerian Pertahanan Jepang telah melatih cukup banyak perwira militer Myanmar dalam banyak hal. Mulai dari pengobatan bawah air, meteorologi penerbangan, bantuan bencana, hingga Bahasa Jepang. 

Kedua negara juga memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan kadet dari militer Myanmar saat ini belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.

Sebagai bagian dari upaya untuk menahan pengaruh yang tumbuh dari Tiongkok di Laut China Selatan dan Samudera Hindia, Jepang telah memfokuskan kebijakan luar negerinya pada “dukungan pembangunan kapasitas” dengan negara-negara ASEAN. Ini menjadi bagian dari strategi keamanan negeri samurai dalam beberapa tahun terakhir.

Nakayama selama ini memang secara terbuka mengkritik China. Politikus Partai Demokrat Liberal itu mengatakan, dia mengamati tindakan Beijing di Laut China Selatan dengan hati-hati, menyusul pengesahan undang-undang baru Tiongkok yang mengizinkan penjaga pantai mereka menembaki kapal asing.

Editor: Ahmad Islamy Jamil