Joe Biden Kaji Penutupan Penjara Guantanamo

WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Joe Biden mulai mengkaji penutupan Penjara Guantanamo. Kamp tahanan itu memicu polemik karena sistem perlakuannya yang kejam.

"Pemerintahan Biden memulai kajian resmi tentang masa depan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba," kata Juru Bicara Gedung Putih dilansir Reuters, Sabtu (13/2/2021).

Baca Juga

Ambisi China Miliki 9 Kapal Induk dan Jet Tempur Generasi Ke-6 Bikin AS Merasa Terancam

Wacana penutupan Penjara Guantanamo pernah muncul di era Presiden Barack Obama. Namun, rencananya menutup penjara tersebut gagal. Kini, Biden kembali mencoba untuk menutup penjara tersebut.

Dikutip dari New York Times, Biden saat kampanye Pilpres lalu pernah menyatakan dukungan atas penutupan penjara tersebut jika terpilih menjadi presiden. Namun, dia tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana cara dia melakukannya atau apa yang akan dia lakukan terhadap 40 tahanan perang, termasuk pelaku yang dituding menjadi dalang serangan 11 September 2001.

Biden sebenarnya cukup jarang mengangkat topik itu karena sangat sensitif. Politikus Partai Republik pernah mengkritik rencana Obama karena upaya menutup Penjara Guantanamo bisa membahayakan jika tahanan dipindah ke penjara AS atau ditransfer ke negara lain tanpa pengamanan memadai.

Penjara Guantanamo didirikan pada 2002. Presiden George W Bush yang membuka penjara itu pernah mencoba menutupnya saat berkuasa. Namun, Wakil Presiden Dick Cheney menolak.

Dalam memoir yang ditulis pada 2011, Cheney memuji model Penjara Guantanomo yang dinilainya sangat aman dan berperikemanusiaan. 

"Saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa kita harus mencari solusi alternatif selain Guantanamo karena berpotensi membahayakan warga Amerika hanya karena kita khawatir dengan pandangan komunitas internasional," katanya.

Sementara Obama bersikeras bahwa kehadiran Penjara Guantanamo hanya menyuburkan sentimen anti Amerika. Dia juga menyinggung biaya operasional penjara yang mencapai 13 juta dolar AS per satu tahanan. Namun, seluruh argumen Obama ditolak.

Editor: Rahmat Fiansyah