WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku memecat Penasihat Keamanan Nasional John Bolton yang kontroversial karena tidak pintar, terutama soal kediktatoran atas Korea Utara.
Pertama kali bicara soal mundurnya Bolton, Trump mengatakan dia mempelajari hubungan sang kepala keamanan yang tegang dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Siap Perang dengan Rusia, Negara NATO Ini Undang 149.000 Anak Muda Ikut Wajib Militer
Trump mengatakan, perselisihan antara dia dan sang penasihat hawkish itu muncul pada awal 2018 ketika Bolton mengatakan denuklirisasi Libya di bawah pemimpin saat itu Moamer Khadafi bisa menjadi model bagi Korea Utara.
Komentar Bolton dianggap sebagai ancaman bagi Kim, mengingat pada tahun 2011 Khadafi digulingkan dalam revolusi berdarah-NATO.
"Itu bukan pernyataan yang baik untuk dibuat," kata Trump, kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilaporkan AFP, Kamis (12/9/2019).
"Lihat saja apa yang terjadi dengan Khadafi."
"Hubungan kami sangat buruk ketika John Bolton berbicara tentang model Libya. Dia menggunakan itu untuk membuat kesepakatan dengan Korea Utara?" ujar Trump.
Lalu, Trump mengatakan bahwa Kim tidak ingin berurusan dengan John Bolton.
"Saya tidak menyalahkan Kim (karena hal itu)."
"Ini bukan pertanyaan tentang menjadi tangguh, ini pertanyaan tentang menjadi pintar."
Trump mengatakan dia juga berselisih dengan Bolton terkait usul lantaran mantan duta besar itu agar AS melakukan invasi ke Irak.
"Namun hubungan di Gedung Putih menjadi tidak bisa dijalankan karena bentrokan kepribadian," kata sang presiden.
"Dia seseorang yang benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya, tetapi dia tidak bergaul dengan orang-orang di pemerintahan. Saya menganggap itu sangat penting," katanya.
"Kamu tahu, John tidak sejalan dengan apa yang kami lakukan."
Dia menyebut, saat ini ada lima orang kandidat pengganti Bolton, yang akan terisi mulai pekan depan.
Bolton menyangkal dia dipecat oleh Trump dan mengatakan dia mengundurkan diri.
Editor: Nathania Riris Michico
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku