John Bolton Si 'Pejuang' Penasihat Keamanan Nasional AS Mundur

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan memecat John Bolton, penasihat keamanan nasionalnya, yang telah mendorong kebijakan luar negeri AS ke arah kanan selama beberapa tahun.

Trump mengumumkan hal itu lewat akun Twitter-nya, Selasa (10/9/2019).

Baca Juga

Buru Kapal Selam Rusia, Jerman Siagakan Pesawat Penjaga Poseidon Baru

Namun, hanya 20 menit sesudahnya, Bolton membalas dengan mencuit bahwa dia memutuskan mundur pada Selasa siang, atas keputusannya sendiri.

Bolton, yang bertahan selama 17 bulan di pucuk pimpinan kebijakan keamanan nasional pemerintahan Trump, selalu menjadi pejuang AS. Dia selalu hampir bersedia dibanding semua pejabat senior AS lainnya untuk mengerahkan pasukan militer dan melancarkan pertempuran.

Bolton dikenal sebagai sosok juru kampanye yang tidak menyesal atas invasi Irak yang kadang mengusulkan perang melawan Iran dan Korea Utara.

Bolton begitu kontroversial sehingga mantan presiden George W Bush harus melewati Senat untuk menunjuknya sebagai duta besar untuk PBB.

Setelah meninggalkan Gedung Putih pada pemerintahan Bush, Bolton menikmati perannya sebagai komentator di media. Dia dengan tegas mencela Barack Obama saat menjadi presiden.

Dia tampak seperti sebuah peninggalan dari masa lalu, hingga Trump melihatnya tampil di Fox News.

Sang pengusaha yang menjadi presiden itu terkesan oleh Bolton. Bolton bergabung dengan pemerintahan AS kendati ada perbedaan filosofis yang jelas dengan Trump.

"Dia memiliki pandangan kuat tentang berbagai hal, tetapi tidak apa-apa," kata Trump, pada Mei lalu.

"Saya benar-benar marah pada John, yang sangat menakjubkan."

Suzanne DiMaggio, seorang sarjana kebijakan luar negeri di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan Bolton bertahan begitu lama sebagian besar karena dia menghancurkan proses pengambilan keputusan yang melelahkan, yang oleh Trump dianggap sebagai penghinaan.

"Bolton memainkan peran penting bagi Trump, dia membebaskannya dari hambatan birokrasi dari proses kebijakan keamanan nasional dengan menghancurkannya," katanya.

Editor: Nathania Riris Michico