Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Netanyahu Bakal Bubarkan Parlemen Israel, Gelar Pemilu Dini?
Advertisement . Scroll to see content

Jokowi Singgung Rencana Australia Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Selasa, 30 Oktober 2018 - 13:35:00 WIB
Jokowi Singgung Rencana Australia Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
Joko Widodo dan Malcolm Turnbull (Foto: AFP)
Advertisement . Scroll to see content

MELBOURNE, iNews.id - Presiden Joko Widodo menegaskan ketidaksetujuannya terkait rencana Australia yang akan memindahkan kantor kedutaan besarnya (kedubes) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat berbincang dengan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di Bali, Senin (29/10/2018).

Turnbull bertemu dengan Jokowi di Bali guna membahas perjanjian perdagangan bilateral kedua negara.

"Presiden Jokowi menyatakan kepada saya, bahwa Indonesia memberikan perhatian serius terhadap rencana pemindahan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem yang semulanya berada di Tel Aviv," kata Turnbull, dikutip dari ABC, Selasa (30/10/2018).

"Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, kita harus memahami itu," ujarnya lagi.

Turnbull juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat benting bagi Australia. Apalagi, dalam beberapa pekan mendatang Indonesia dan Australia akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas.

Sampai saat ini, PM Australia Scott Morrison belum memutuskan soal rencana pemindahan kedutaan Australia di Israel.

"Kami akan mendengarkan masukan dari dari negara lain. Akan tetapi, pada akhirnya kami akan menaruh kepentingan kami sebagai prioritas, layaknya negara berdaulat," tutur Morrison.

Jika terealisasi, maka Australia akan menyusul Amerika Serikat (AS) yang lebih dulu memindahkan kedubesnya ke Yeruasalem pada Mei lalu. Langkah itu dilakukan AS setelah lebih dulu mengakui Yerusalem secara sepihak sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Pasalnya, Palestina lebih berhak atas Yerusalem.

Keputusan Presiden Donald Trump itu dikecam komunitas internasional dan ditentang sebagian besar negara anggota PBB karena melanggar resolusi dan mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah.

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut