Junta Militer Myanmar: Aung San Suu Kyi Terima Suap Rp8,5 Miliar

NAYPYITAW, iNews.id - Pemerintah junta militer Myanmar menuduh pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, menerima suap saat masih menjabat. Perempuan itu dituding menerima suap senilai 600.000 dolar AS atau setara Rp8,5 miliar.

Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan pada konferensi pers di ibu kota Naypyitaw, pada Kamis, bahwa Suu Kyi juga menerima suap berupa emas selama di pemerintahan.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Dia mengklaim tuduhan itu sudah diverifikasi sebelumnya, dan banyak saksi yang sudah dimintai keterangan. Salah satunya Phyo Mien Thein, mantan kepala menteri (seperti gubernur) Yangon.

“Dia (Phyo Mien Thein) dengan tegas mengatakan itu. Kami sudah beberapa kali memverifikasi fakta ini. Sekarang badan anti korupsi sedang melanjutkan penyelidikan,” ujar Zaw Min Tun, dikutip Reuters, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga

Kudeta Myanmar, AS Jatuhkan Sanksi kepada 2 Anak Jenderal Min Aung Hlaing dan 6 Perusahaan

Tuduhan tersebut menjadi dakwaan terbaru yang diterima perempuan berusia 75 tahun itu. Sebelumnya, Suu Kyi didakwa atas beberapa tuduhan, pertama mengimpor enam alat komunikasi walkie talkie secara ilegal serta menggunakannya. 

Setelah itu dia didakwa melanggar undang-undang bencana dengan menggelar pertemuan yang melanggar protokol Covid-19. Dia juga dituding memublikasikan informasi yang dapat menyebabkan ketakutan atau bahaya.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Muncul Pertama Kali di Video dalam Sidang Pengadilan

Sejak ditahan pada 1 Februari lalu, Suu Kyi untuk pertama kali muncul di video pada 1 Maret. Dia muncul melalui konferensi video untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pascakudeta.

Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa menteri kabinet juga terlibat dalam korupsi. Zaw Min Tun mengatakan, Win Myint juga menekan Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk tidak menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu yang diajukan militer.

Junta militer menuding partai berkuasa di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan sehingga memenangkan pemilu pada November 2020. Hal itu menjadi alasan mengapa junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Zaw Min Tun menegaskan, junta militer hanya akan mengambil alih pemerintahan untuk sementara, sebelum mengadakan pemilu ulang yang diklaim akan lebih jujur dan adil, tetapi belum menetapkan tanggal pasti.

Editor: Zen Teguh