Junta Militer Myanmar Tak Terima Dituding ASEAN Lakukan Kekerasan ke Warga Sipil
NAYPYIDAW, iNews.id - Pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengutuk dengan keras kekerasan di Myanmar. Junta Militer Myanmar dinilai bertanggung jawab.
"Kami dengan tegas mengutuk tindakan kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar," tulis keterangan resmi ASEAN, seperti dikutip dari Aljazeera, Kamis (7/9/2023)
Myanmar telah dilarang menghadiri acara-acara penting di ASEAN. Namun, kecaman itu disebut tidak adil oleh junta militer.
"Pandangan-pandangan tersebut tidak objektif dan keputusan-keputusan tersebut bias dan sepihak," tulis keterangan resmi Junta Militer Myanmar.
Dalam pernyataan tersebut, Myanmar menyatakan para pemimpinnya tidak berada di Jakarta dan mereka tidak akan mempertibangkan kecaman dari ASEAN.
Myanmar awalnya dijadwalkan menjadi ketua dari ASEAN yang beranggotakan 10 negara tersebut pada tahun 2026. Namun, para pemimpin regional sebelumnya sepakat Filipina akan mengambil peran tersebut pada tahun 2026.
Biasanya, kepemimpinan ASEAN bergantian setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama-nama negara anggota dalam bahasa Inggris.
Myanmar bergabung dengan ASEAN di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada tahun 1997 dan memimpin organisasi tersebut pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan sipil pertama negara tersebut.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq