Junta Niger Batalkan Pakta Militer dengan Prancis, Setop Hubungan Diplomatik dengan AS

NIAMEY, iNews.id – Pemberontak di Niger yang kini berkuasa setelah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum, mengecam beberapa pakta militer yang pernah dibuat negara mereka dengan Prancis. Kini, mereka pun memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

“Menghadapi sikap ceroboh Prancis dan reaksinya terhadap situasi (di Niger), Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan dengan negara ini,” demikian pernyataan junta yang dibacakan oleh salah satu pemberontak dalam siaran televisi lokal, seperti dikutip kembali AFP, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga

25 Negara Pasok Minyak ke Israel Selama Perang Gaza, Siapa Saja?

Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air adalah nama yang disematkan pemberontak kepada pemerintahan (junta) yang mereka bentuk pascapenggulingan Bazoum. Dewan itu juga berjanji untuk merespons setiap sikap agresif yang ditunjukkan oleh Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).

“Setiap agresi atau upaya agresi terhadap Negara Niger akan mendapat tanggapan segera dan tanpa pemberitahuan dari Pasukan Pertahanan dan Keamanan Niger pada salah satu anggota (ECOWAS), dengan pengecualian negara-negara sahabat yang ditangguhkan,” kata pemberontak lagi.

Baca Juga

Militer Niger Tangkapi Menteri dan Politikus, Bersih-Bersih Rezim Presiden Bazoum

Para pemimpin kudeta di Niger juga telah mengakhiri mandat duta besar untuk sejumlah negara, termasuk AS. “Fungsi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Niger untuk Prancis, Nigeria, Togo, dan Amerika Serikat dihentikan,” kata pernyataan itu.

Pada 26 Juli, Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Niger menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan. Komandan Paspampres, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru negara itu.

Baca Juga

Kedutaan Prancis di Niger Diserang, Presiden Macron Bereaksi Keras 

Otoritas baru Niger mendesak masyarakat internasional untuk memprotes Prancis, yang telah menjalankan pemerintahan kolonial atas Niger selama lebih dari 60 tahun. Junta juga memprotes ECOWAS atas kemungkinan intrusi pasukan mereka ke Niger. 

Baca Juga

Kudeta Niger, Negara-Negara Eropa Setop Beri Bantuan

Kekhawatiran para pelaku kudeta meningkat Minggu (30/7/2023) lalu setelah ECOWAS mengancam akan menggunakan kekuatan jika Bazoum tidak kembali berkuasa dalam waktu sepekan.

Pada Minggu, ECOWAS memberi waktu satu minggu kepada para pemimpin kudeta Niger untuk mengembalikan presiden yang ditahan. Jika tidak, persatuan negara-negara Afrika itu bakal menggunakan semua tindakan, termasuk militer, untuk memulihkan ketertiban di negara Niger. 

Baca Juga

Kudeta Niger, AS Kawal Presiden Bazoum Pulihkan Kekuasaan

Selain itu, ECOWAS menangguhkan semua bantuan keuangan ke Niger, membekukan aset para pemberontak, keluarga, dan para pendukung mereka. ECOWAS juga memberlakukan larangan penerbangan komersial dari dan ke negara tersebut. 

Sementara itu, pemerintahan sementara Mali dan Burkina Faso memperingatkan ECOWAS bahwa setiap intervensi militer terhadap Niger akan dianggap sebagai pernyataan perang terhadap mereka.

Editor: Ahmad Islamy Jamil