Kaledonia Baru Masih Mencekam Pasca-Rusuh, Prancis Kerahkan 2.700 Polisi

PARIS, iNews.id - Kaledonia Baru masih mencekam pasca-kerusuhan sejak beberapa hari lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Wilayah di Pasifik yang berada di bawah kendali Prancis itu mengalami krisis politik sejak lama dan mencapai puncaknya pekan ini.

Prancis mengerahkan total 2.700 personel polisi yang akan tiba pada Jumat (17/5/2024) untuk memegang kendali penuh Ibu Kota Noumea. Jumlah itu merupakan penambahan dari sebelumnya 1.700 personel.

Demonstrasi Pemilu Tanzania Berujung Kerusuhan, 700 Demonstran Tewas

Komisaris Tinggi Prancis Louis Le Franc mengatakan kerusuhan dimulai pada Senin yang memicu penangkapan ratusan orang. Namun situasi pada Kamis malam sudah relatif tenang. Meski demikian masih terjadi kerusuhan di beberapa titik Kota Noumea.

Tim dikerahkan untuk memasok bantuan makanan dan obat-obatan kepada warga Kaledonia Baru. Selain itu ada pula tim yang bertugas membersihkan ranjau serta membersihkan barikade jalan yang dipasang para aktivis.

“Bala bantuan secara besar-besaran akan tiba, segera dikerahkan untuk mengendalikan wilayah yang lepas dari kendali kami dalam beberapa hari terakhir,” kata Le Franc, dikutip dari Reuters.

Massa membakar tempat-tempat usaha dan mobil serta menjarah toko-toko. Mereka juga memasang barikade jalan selama 3 hari yang dampaknya memutus akses warga untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan.

Pemerintah Kaledonia Baru menyatakan, stok makanan masih aman untuk 2 bulan. Namun masalahnya adalah pendistribusian.

“Seruan kami untuk menciptakan kedamaian, perdamaian, dan rekonsiliasi mulai didengar. Penting bagi mereka para pelaku kerusuhan yang memblokade, mendengar ini,” kata Le Franc.

Demonstrasi pecah di Kaledonia Baru dipicu kemarahan terhadap reformasi pemilu. Warga pribumi marah dengan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) oleh parlemen Prancis pada Selasa lalu. Isi RUU itu memungkinkan warga Prancis yang telah menetap 10 tahun di Kaledonia Baru untuk ikut serta dalam pilkada provinsi. Para pemimpin adat khawatir aturan itu bisa melemahkan suara masyarakat adat.

Konferensi Gereja-Gereja Pasifik bersama kelompok antar-pemerintah di kawasan, menyerukan Prancis untuk menarik RUU tersebut. Mereka juga mendesak PBB untuk memimpin misi dialog ke Kaledonia Baru.

Konferensi ereja-gereja mengungkap ada kegagalan dalam dialog antara pemerintah Prancis dan masyarakat Kanak.

Prancis sebelumnya mengumumkan keadaan darurat di Kaledonia Baru. Dari puluhan orang yang ditangkap, 10 di antaranya ditahan. Selain itu pemerintah melarang TikTok.

Editor: Anton Suhartono