Kelompok Muslim Permasalahkan Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 yang Dipesan Malaysia
KUALA LUMPUR, iNews.id - Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, mengatakan vaksin Covid-19 tidak perlu sertifikasi halal agar dapat segera disuntikkan pada penduduk.
Pernyataan Hisham Abdullah menghilangkan kekhawatiran kalangan Muslim setempat mengenai komposisi vaksin yang mengandung zat dilarang oleh Islam.
Polemik apakah vaksin Covid-19 diizinkan untuk digunakan oleh umat Islam muncul saat Malaysia menandatangani kesepakatan denga produsen untuk mendapatkan pengiriman.
"Jika mereka bisa memperoleh sertifikasi halal itu akan lebih baik, tapi kami tidak mendaftarkan obat berdasarkan status halal atau tidak. Kami juga mendaftarkan obat non-halal," kata Hisham dikutip dari Strait Times, Rabu (9/12/2020).
Komite Muzakarah Khusus Dewan Nasional Urusan Islam Malaysia telah mengadakan pertemuan pada 3 Desember untuk membahas apakah vaksin dapat diberikan kepada Muslim.
Persetujuan ada di tangan Raja
Menteri Agama Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengatakan pekan lalu bahwa keputusan itu akan diumumkan setelah diserahkan kepada Raja--yang mengawasi masalah agama--untuk mendapatkan persetujuan.
Perusahaan farmasi Malaysia Pharmaniaga mengatakan berencana membangun fasilitas vaksin halal pertama di dunia pada tahun 2022.
Malaysia menandatangani kesepakatan dengan Fasilitas Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) dan Pfizer pada November untuk memasok 12,8 juta dosis vaksin Covid-19 untuk 20 persen dari populasi.
"Kalaupun ada bahan yang tidak boleh, proses transformasi kimiawi akan membuatnya bersih dan halal," kata Mufti Perlis Mohd Asri Zainul Abidin dalam postingan Facebook usai menghadiri rapat komite Muzakarah pekan lalu.
Sertifikasi halal dapat meningkatkan ketegangan rasial
Malaysia mencatat 959 kasus baru pada Rabu (9/12/2020) dan lima kematian. Ini membuat penghitungan kasus terkonfirmasi menjadi 76.265, sementara kematian mencapai 393.
Masalah halal di Malaysia bisa menjadi masalah yang sensitif, dan terkadang dapat meningkatkan ketegangan rasial.
Sementara Muslim diwajibkan untuk memastikan makanan yang mereka konsumsi adalah halal, kasus sertifikat palsu atau proses produksi yang tidak higienis sering menjadi berita utama di Malaysia.
Industri halal Malaysia menyumbang 7,8 persen dari produk domestik bruto negara itu.
Editor: Arif Budiwinarto