Kesal Dikirimi Ratusan Balon Kotoran, Korsel Bakal Setop Perjanjian Militer dengan Korut

SEOUL, iNews.id - Korea Selatan (Korsel) berencana keluar dari perjanjian militer dengan Korea Utara (Korut) yang diteken pada 2018. Langkah itu diambil sebagai respons atas serangan ratusan balon yang membawa sampah dan kotoran hewan sejak sepekan terakhir.

Dewan Keamanan Nasional akan membawa rencana ini dalam rapat kabinet pada Selasa besok. Usulan yang akan dibahas adalah penghentian seluruh perjanjian militer dengan Korut.

Baca Juga

PM Australia Tolak Tuduhan Netanyahu atas Serangan di Pantai Bondi

Alasan lain adalah militer Korsel harus dalam kondisi selalu siap dengan kemungkinan terburuk, termasuk perang. Dengan memiliki persiapan, maka militer akan lebih matang menghadapi segala bentuk eskalasi konflik di perbatasan.

"Ada banyak masalah (dengan terus mematuhi pakta tersebut) bagi postur kesiapan militer kita,” bunyi pernyataan Dewan Keamanan Nasional, dikutip dari Reuters.

Baca Juga

Lagi, Korut Kirim Ratusan Balon Bawa Kotoran Hewan ke Korsel

Kedua negara meneken pakta militer pada 2018 saat Korsel di bawah pemerintahaan Presiden Moon Jae In dan Korut dipimpin Kim Jong Un. Tujuan dari kesepakatan itu adalah meredakan ketegangan di perbatasan kedua negara.

Dengan menarik diri dari perjanjian, Korsel bisa menggelar latihan perang di dekat perbatasan zona demiliterisasi.

Baca Juga

Balas Dendam, Korut Serang Korsel dengan Sampah dan Kotoran Hewan

Korut sudah lebih dulu keluar dari kesepakatan ini pada tahun lalu. Sejak itu, Korut mengerahkan pasukan dan persenjataan di pos-pos penjagaan dekat perbatasan militer.

Korut meluncurkan ratusan balon udara membawa sampah dan kotoran hewan melintasi perbatasan. Tindakan itu sebagai pembalasan atas provokasi yang dilakukan para pembelot Korut dan aktivis Korsel. Mereka rutin mengirim balon membawa pesan-pesan propaganda anti-Pyongyang, uang, makanan, obat-obatan, hingga video-video K-pop dan drama Korea.

Kampanye propaganda tersebut membuat khawatir Korut terkait dampak potensial terhadap warga yang membaca pesan-pesan itu.

Sebelum pengumuman dari Dewan Keamanan Nasional ini, pemerintah Korsel mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap Korut. Di antaranya adalah memasang kembali pengeras suara di perbatasan yang setiap hari mengirim pesan-pesan audio propaganda.

Editor: Anton Suhartono