Kesal Dituduh Terlibat Jaringan Narkoba, Presiden Honduras Ancam Hentikan Kerja Sama dengan AS

TEGUCIGALPA, iNews.id - Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez geram dituduh terlibat dalam jaringan narkoba oleh pengadilan Amerika Serikat (AS). Dia pun mengancam akan menghentikan kerja sama dengan AS dalam memerangi perdagangan narkoba.

Dalam sidang di pengadilan federal New York pada 5 Februari lalu, jaksa penuntut AS menyebut Hernandez memanfaatkan lembaga penegak hukum serta pejabat militer untuk melindungi pengedar narkoba. Tujuannya untuk menegaskan kekuasaannya serta mengendalikan negara.

Baca Juga

Kapal Mata-mata Rusia Tembakkan Laser ke Pilot Jet Tempur Inggris

Jaksa juga mengatakan, Hernandez menerima suap 1 juta dolar AS dari gembong kartel narkoba Meksiko Joaquin 'El Chapo' Guzman yang pada 2019 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan AS.

Hernandez membantah semua tuduhan jaksa tersebut. Tuduhan jaksa itu didasarkan atas keterangan anggota kartel narkoba Los Cahiros asal Honduras yang ditangkap oleh AS. Mereka menyebut Hernandez terlibat.

Baca Juga

Mantan Presiden Honduras Diamankan di Bandara Gara-Gara Uang

Saat berbicara di hadapan Kongres Honduras, Rabu (24/2/2021), Hernandez membantah tuduhan anggota Los Cahiros yang menyebut dia berperan dalam mengurangi hukuman penjara. 

Dia juga memperingatkan para pejabat AS bahwa memercayai tuduhan ini dapat membahayakan upaya kedua negara dalam memerangi kejahatan narkoba.

"Jika lembaga tertentu di Amerika Serikat membuat kesalahan dengan memberi penghargaan kepada para penyelundup narkoba yang memberikan kesaksian palsu, ketimbang menambah hukuman, maka perang yang telah kita lakukan bersama melawan perdagangan narkoba mungkin tidak akan dilanjutkan karena masalah kepercayaan," kata Hernandez, dikutip dari Reuters, Kamis (25/2/2021).

Pria yang berkuasa sejak 2014 itu merupakan sekutu dekat AS di Amerika Tengah. Namun, tuduhan terhadapnya menimbulkan tantangan dalam pemerintahan Joe Biden.

Awal pekan ini, sekelompok senator dari Partai Demokrat mengusulkan rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada Hernandez terkait tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). RUU itu juga bisa menangguhkan bantuan keamanan bagi polisi dan militer Honduras.

Editor: Anton Suhartono