Kolombia Hentikan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Israel gegara Serang Armada GSF
BOGOTA, iNews.id - Kolombia mengambil langkah diplomatik paling keras terhadap Israel setelah pasukan Zionis menyerbu armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) di perairan internasional. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Israel sekaligus mengusir seluruh misi diplomatik negara itu dari Bogota.
Kemarahan Petro dipicu oleh laporan bahwa dua warga Kolombia ikut serta dalam misi GSF dan ditahan oleh pasukan Israel. Armada tersebut berangkat membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih bagi rakyat Gaza yang tercekik blokade.
“Jika informasi ini benar, maka ada kejahatan internasional baru yang dilakukan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu. Dua warga Kolombia yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan untuk Palestina ditahan di perairan internasional,” kata Petro, Kamis (2/10/2025).
Ajukan Tuntutan Hukum ke Israel
Petro juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri Kolombia untuk segera menyiapkan tuntutan hukum, termasuk mengajukan perkara ke pengadilan Israel. Ia bahkan menyerukan dukungan dari komunitas hukum internasional.
“Saya mengajak para pengacara internasional bergabung dengan tim hukum kami demi kepentingan Kolombia,” ujarnya melalui media sosial X.
Putuskan Hubungan Ekonomi dan Diplomatik
Selain menghentikan FTA, Petro juga menegaskan bahwa seluruh delegasi diplomatik Israel di Kolombia harus segera meninggalkan negara ini. Keputusan tersebut menandai memburuknya hubungan bilateral kedua negara yang sebelumnya memiliki kerja sama strategis di bidang perdagangan dan teknologi.
Langkah Kolombia dipandang sebagai sinyal kuat penolakan terhadap aksi militer Israel yang menyerang delapan kapal GSF. Dalam operasi itu, Angkatan Laut Israel menahan para aktivis, menyita kapal, dan membawa mereka ke pelabuhan Ashdod dengan tuduhan melanggar blokade Gaza.
Keputusan tegas Presiden Petro sekaligus menambah tekanan internasional terhadap Israel, yang kini menghadapi gelombang kecaman dari berbagai negara akibat serangan brutal ke armada kemanusiaan tersebut.
Editor: Anton Suhartono