Komite PBB Segera Bahas Pengajuan Keanggotaan Penuh Palestina

NEW YORK, iNews.id - Presiden Dewan Keamanan PBB menyampaikan permohonan resmi dari Pemerintah Otoritas Palestina (PA) untuk menjadi anggota penuh badan perdamaian dunia tersebut ke komite. Permohonan Palestina tersebut segera dibahas oleh komite.

Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier mengusulkan agar anggota komite bertemu pada Senin (8/4/2024) sore waktu New York untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Negara yang bulan ini menduduki kursi presiden Dewan Keamanan mendesak agar pembahasan dilakukan bulan ini.

Aturan Baru China Wajibkan Uskup dan Pastor Serahkan Paspor

"Komite harus berunding dalam bulan April,” kata Frazier, dikutip dari Reuters, Selasa (9/4/2024).

Sementara itu Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour sangat berhatap status negaranya bisa meningkat dari pengamat menjadi anggota tetap.

Spanyol Segera Akui Negara Palestina, Sebelum Musim Panas Tahun Ini

“Kami dengan tulus berharap, setelah 12 tahun sejak mengubah status kami menjadi negara pengamat, Dewan Keamanan akan mengangkat dirinya dengan menerapkan konsensus global mengenai solusi dua negara dengan mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh,” kata Mansour.

PA pada pekan lalu secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali permohonan yang disampaikan sejak 2011 untuk menjadi anggota penuh PBB. Palestina saat ini berstatus negara pengamat non-anggota di PBB, sama seperti Takhta Suci Vatikan.

Aliansi Pasukan Palestina Tolak Usulan Pengiriman Tentara Arab ke Gaza

Mansour sebelumnya mengatakan harapannya adalah Dewan Keamanan mengambil keputusan pada pertemuan tingkat menteri membahas isu Timur Tengah pada 18 April mendatang.

Sementara itu komite yang terdiri atas 15 anggota akan menilai terlebih dulu permohonan PA, apakah memenuhi persyaratan keanggotaan PBB atau tidak.

Permohonan tersebut bisa ditangguhkan atau diajukan untuk dilakukan pemungutan suara di Dewan Keamanan. Persetujuan membutuhkan setidaknya sembilan suara dukungan dari total 15 anggota Dewan Keamanan dengan catatan tidak ada anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis, atau Inggris, yang menggunakan hak veto.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan sudah jelas menolak berdirinya negara Palestina dengan dalih akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional negaranya. Bahkan dia berusaha meyakinkan publik dengan mengatakan pemberian status negara Palestina adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Pemberian status negara Palestina bukan hanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, tapi juga melanggar prinsip dasar yang bisa dipahami semua orang untuk mencapai solusi jangka panjang di meja perundingan,” kata Erdan.

Editor: Anton Suhartono