Konflik Internal Israel Makin Panas, Jaksa Agung Tuduh PM Netanyahu Langgar Hukum

TEL AVIV, iNews.id - Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melanggar hukum dengan mengabaikan konflik kepentingan terkait persidangan kasus korupsi yang sedang dihadapinya. Dalam suratnya, Miara menyebut Netanyahu terlibat langsung dalam rencana reformasi peradilan.

Pada Kamis kemarin Netanyahu mengesampingkan semua pertimbangan dan akan melakukan apa pun demi mencapai solusi. Reformasi peradilan yang diusulkan parlemen koalisi sayap kanan Israel melemahkan fungsi Mahkamah Agung.

Baca Juga

ICC Tolak Upaya Israel Blokir Penyelidikan Kejahatan Perang di Gaza

Israel menghadapi konflik internal sejak pembahasan reformasi peradilan yang menguntungkan posisi Netanyahu. Sang PM seolah acuh dengan kekacauan di negaranya yang sudah masuk ke institusi militer.

Netanyahu telah memanggil Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk meminta penjelasan soal dampak potensial reformasi peradilan pada militer. Semakin lama, banyak tentara cadangan yang membangkang.

Baca Juga

Israel Sahkan UU Kontroversial Lagi, PM Netanyahu Makin Sulit Dijatuhkan

Kondisi itu tak menyurutkan niat Netanyahu untuk meloloskan bagian penting dari rancangan undang-undang kontroversial itu pada pekan depan.

Ada beberapa UU yang mengalami perombakan atau amandemen dibahas parlemen Knesset. Salah satunya yang baru disahkan adalah membatasi syarat pencopotan seorang perdana menteri.  

Baca Juga

Orang-Orang Dekat Netanyahu Tuduh AS Danai Unjuk Rasa Menentang Pemerintah Israel

Miara menegaskan dalam suratnya, Netanyahu, sebagai PM yang sedang berhadapan dengan hukum, harus tetap berada di luar reformasi peradilan karena masalah ini sudah ditangani Menteri Kehakiman Yariv Levin.

"Situasi hukumnya jelas, Anda harus menahan diri dari keterlibatan apa pun dalam inisiatif mereformasi peradilan," kata Miara, seperti dilaporkan kembali Reuters, Jumat (24/3/2023). 

Baca Juga

Puluhan Pilot Jet Tempur Israel Mogok, Tolak Terbangkan PM Netanyahu

Surat ini merupakan seruan terbaru dari Miara. Sebelumnya dia menegaskan Netanyahu harus tetap berada di luar karena keterlibatannya dalam pembahasan reformasi peradilan memicu konflik kepentingan, mengingat kasus yang dihadapinya.

Sementara itu dalam pesan yang disampaikan Partai Likud, seorang sumber membantah Netanyahu melanggar UU atau perjanjian terkait konflik kepentingan. Menurut sumber itu, pembahasan yang sedang di parlemen tidak berdampak pada persidangan Netanyahu.

Menurut sumber tersebut, perdana menteri berkewajiban mengupayakan konsensus lebih luas saat negara mengalami krisis yang bisa berdampak di dalam maupun luar negeri.

Editor: Anton Suhartono