Kontroversi Kunjungan Pangeran William ke Israel dan Palestina

LONDON, iNews.id - Pangeran William akan menjadi keluarga kerajaan Inggris pertama yang mengunjungi wilayah Israel dan Palestina. William dijadwalkan tiba di Israel Senin pekan depan, tanpa didampingi istrinya, Kate Middleton.

Inggris menguasai kawasan yang kini ditempati Israel dan Palestina itu, di bawah mandat dari Liga Bangsa-Bangsa (saat ini PBB), selama hampir 30 tahun, sampai Israel memproklamirkan kemerdekaan pada 1948.

Wapres AS: Jika Iran Memperoleh Senjata Nuklir, Arab Saudi Juga Mendapatkannya

Kunjungan William dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina terkait pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem serta penembakan terhadap demonstran Palestina di Gaza yang menewaskan 129 orang.

Mantan Duta Besar Israel untuk Inggris, Dror Zeigerman, mengatakan, negaranya sudah lama mengharapkan kunjungan keluaga kerajaan.

"Kami sudah berkali-kali meminta kunjungan dari Pangeran Charles atau Ratu tapi ditolak," kata Zeigerman, dikutip dari AFP, Jumat (22/6/2018).

Dia menduga penolakan itu bukan datang dari ratu atau pangeran, namun kementerian luar negeri.

"Saya tak tahu mengapa mereka berubah pikiran. Mungkin ini sudah saatnya," ujarnya.

Kunjungan resmi dari keluarga kerajaan memang atas permintaan pemerintah Inggris, namun Istana Kensington enggan menjelaskan lebih detail mengenai perjalanan bersejarah ini.

Istana hanya menggarisbawahi, kunjungan William tidak berkaitan dengan politik sebagaimana perjalanannya ke negara lain.

Meski demikian motif politik tak bisa dilepaskan dari kunjungan pria berusia 36 tahun itu. Terlebih, dalam jadwal resmi kunjungan disebutkan, "daerah pendudukan Palestina". Penggunaan istilah itu memicu kemarahan politisi sayap kanan Israel.

"Yerusamel sudah menjadi ibu kota Israel sejak lebih dari 3.000 tahun. Tidak ada distorsi dalam dokumen briefing untuk kunjungan ini atau itu akan mengubah kenyataan," kata Menteri Urusan Yerusalem, Zeen Elkin, yang juga anggota partai berkuasa, Likud, dalam akun Twitter-nya.

Israel mengklaim seluruh bagian dari Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan. Sementara Palestina menyebut Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania dalam perang enam hari pada 1967.

Israel lalu mencaplok Yerusalem timur sehingga memicu kecaman global. Langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional serta melanggar hukum internasional yakni resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Tahun 1980.

Editor: Anton Suhartono