Kudeta Militer, Ini Rentetan Peristiwa Selama Pemerintahan Aung San Suu Kyi

YANGON, iNews.id - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta pejabat pemerintah dan tokoh partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditangkap pada Senin (1/2/2021) dini hari.

Ketegangan antara kelompok sipil dan militer memanas terkait tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020 yang dimenangkan secara telak oleh NLD.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Mengutip dari Reuters, Senin (1/2/2021), berikut rentetan peristiwa penting dalam sejarah pergolakan politik Myanmar, yakni sejak NLD memenangkan pemilu hingga kudeta:

1. November 2015: Partai NLD memenangkan pemilu dengan telak dan Suu Kyi mengambil alih kekuasaan dengan jabatan khusus sebagai penasihat negara. Dia bersumpah akan menyelesaikan berbagai konflik etnis di Myanmar, menarik investasi asing, dan melanjutkan reformasi yang dimulai oleh mantan Jenderal Thein Sein.

Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan

2. Oktober 2016: Munculnya konflik di mana kelompok militan Rohingya menyerang tiga pos perbatasan polisi di Negara Bagian Rakhine, menewaskan sembilan polisi. Militer Myanmar kemudian melakukan operasi keamanan yang mengakibatkan eksodusnya sekitar 70.000 muslim Rohingya ke Bangladesh.

3. 25 Agustus 2017: Militan Rohingya kembali melancarkan serangan di seluruh Rakhine dan memicu tindakan tegas militer Myanmar. Akibatnya 730.000 muslim Rohingya pindah ke Bangladesh. PBB mengatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran dengan ‘niat genosida’, lalu dibantah Myanmar. Suu Kyi mengatakan ada ulah ‘teroris’ yang tak terlihat oleh publik.

4. Januari 2019: Pertempuran baru dimulai di Rakhine antara pasukan pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan (AA). Kelompok yang disebut pemberontak itu menuntut otonomi daerah lebih besar, dengan merekrut etnis minoritas Budha di Rakhine. Suu Kyi mendesak tentara untuk ‘menghancurkan’ mereka.

5. 11 November 2019: Gambia, negara mayoritas berpenduduk muslim, mengajukan tuntutan kasus genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya ke Mahkamah Internasional (ICJ).

6. 11 Desember 2019: Suu Kyi muncul di pengadilan ICJ, Den Haag, Belanda dan menolak tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya. Namun dia mengakui adanya kejahatan perang oleh tentara.

7. September 2020: Covid-19 mulai melanda Myanmar, padahal pada bulan-bulan sebelumnya negara tersebut tergolong aman dari pandemi. Pemerintah memberlakukan lokckdown di Yangon serta daerah lain, namun tetap bersikeras melaksanakan pemilu pada 8 November 2020.

8. 22 September 2020: Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB untuk Myanmar, mengatakan pemungutan suara akan gagal memenuhi standar internasional karena pencabutan hak ratusan ribu muslim Rohingya.

9. 17 Oktober 2020: Komisi pemilihan umum Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar negara bagian Rakhine, di mana pertempuran dengan AA yang memanas menewaskan puluhan orang dan menyebabkan puluhan ribu lainnya mengungsi. Komisi menyebut beberapa daerah menjalankan proses pemilihan tidak bebas dan adil.

10. 3 November 2020: Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing mengatakan, pemerintah sipil telah membuat kesalahan yang tidak bisa diterima menjelang pemilihan umum. Sementara Suu Kyi menyerukan para pendukungnya tetap tenang. Dia mendesak para pemilih untuk tidak terintimidasi.

11. November 2020: NLD mengklaim meraih kemenangan gemilang dalam pemilu parlemen. Juru Bicara NLD Myo Nyunt mengatakan partainya memperoleh 390 kursi lebih.

Sementara itu oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP), mendesak pemilihan ulang dan bantuan militer untuk memastikan keadilan dan menuding ada kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.

12. 13 November 2020: Partai NLD mengatakan akan membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah hasil pemilu dirilis. Dalam hasil resmi itu diyakini NLD memenangkan kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

13. 26 Januari 2021: Juru bicara militer Zaw Min Tun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas jika sengketa pemilu tidak diusut. Dia meminta komisi pemilihan umum menyelidiki daftar pemilih siluman yang tak sesuai data resmi.

14. 28 Januari 2021: Komisi pemilihan umum membantah tuduhan kecurangan dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang memengaruhi kredibilitas hasil pemungutan suara.

15. 30 Januari 2021: Militer Myanmar berkomitmen melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum. Demonstrasi pro-militer muncul di beberapa kota besar, termasuk Yangon. Keesokan harinya, tentara menyangkal menghalangi transisi demokrasi.

16. 1 Februari 2021: Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh senior partai NLD, ditangkap dalam penggerebekan pada dini hari. Jaringan internet hingga layanan telepon di Kota Yangon terganggu, sementara tentara dikerahkan di luar balai kota.

Militer mengumumkan kudeta terhadap Suu Kyi. Kekuasaan kini diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Ming Aung Hlaing. Militer juga menerapkan keadaan darurat selama setahun.

Editor: Anton Suhartono