Kudeta Militer Myanmar, PBB Khawatir Muslim Rohingya Makin Tertindas

Ahmad Islamy Jamil ยท Selasa, 02 Februari 2021 - 11:32:00 WIB
Kudeta Militer Myanmar, PBB Khawatir Muslim Rohingya Makin Tertindas
Tentara Myanmar. (Foto: AFP)

NEW YORK, iNews.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta militer di Myanmar bakal makin memperburuk keadaan sekitar 600.000 Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu. Kekhawatiran itu muncul di saat Dewan Keamanan (DK) PBB berencana menggelar pertemuan terkait perkembangan terbaru situasi di Myanmar, Selasa (2/2/2021).

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021) dalam kudeta melawan pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Sejumlah pejabat negara, termasuk Aung San Suu Kyi, ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan dini hari kemarin.

Kekerasan dan aksi biadab militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine Myanmar pada 2017, menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Saat ini, orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka itu masih terdampar di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan genosida dan pembersihan etnik terhadap Muslim Rohingya.

“Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang (masih) tinggal di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp. Mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas atas layanan kesehatan dan pendidikan dasar,” ungkap Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, kepada wartawan, dikutip Reuters, hari ini.

“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” katanya.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara, berencana membahas situasi Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa ini. “Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama erat dengan tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN,” ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.

China—yang didukung oleh Rusia—melindungi Myanmar dari sanksi DK PBB secara signifikan menyusul penumpasan etnik Rohingya oleh militer pada 2017. Beijing dan Moskow adalah pemilik hak veto di DK PBB seperti halnya Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Misi China di PBB mengatakan kepada Reuters, mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar lewat rapat DK Selasa waktu AS. “Kami juga berharap bahwa setiap langkah DK akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” kata juru bicara misi PBB di China.

Militer Myanmar menyatakan, penahanan Suu Kyi dan elite politik lainnya adalah respons atas “kecurangan pemilu”. Militer pun menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar,  Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Editor : Ahmad Islamy Jamil