Lagi, Presiden Zelensky Pecat 3 Pejabat dengan Alasan Pengkhianatan

KIEV, iNews.id - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat tiga kepala kantor regional Badan Keamanan Ukraina (SBU) yang merupakaan penerus dari KGB Ukraina pada Senin (15/8/2022). Seorang pemimpin baru segera ditunjuk untuk kantor SBU di Kiev tetapi pengganti dua orang lainnya belum diputuskan. 

Langkah Zelensky ini tampaknya merupakan kelanjutan dari tindakan keras terhadap SBU pada pertengahan Juli. Sebelumnya, dia memecat pejabat tinggi di SBU dengan alasan pengkhianatan.

Baca Juga

Ledakan Dahsyat Delhi Merupakan Bom Bunuh Diri, Terduga Pelaku Dokter Umar Mohammad

Saat itu, dia memberhentikan kepala badan keamanan, Ivan Bakanov, wakilnya dan empat kepala SBU daerah. Dia juga memecat Jaksa Agung, Irina Venediktova. 

Zelensky mengklaim perombakan itu karena "pengkhianatan" yangmarak terjadi di bawah kepemimpinan para pejabat tersebut.

Baca Juga

Minta Pejabat Ukraina Setop Umbar Taktik Perang ke Media, Zelensky: Bukan Saatnya Menyombongkan Diri!

Pejabat tinggi keamanan di wilayah Kiev, Lviv, dan Ternopol dipecat dengan keputusan presiden.

Langkah itu dilaporkan tidak dianggap positif oleh pemerintah AS. Justru pemerintahan Zelensky dianggap semakin otoriter.

Baca Juga

Infografis Zelensky Bersumpah Balas Dendam ke Rusia

Bahkan ada pejabat Ukraina mempertanyakan kesetiaan warga di tengah konflik bersenjata dengan Rusia. Salah satunya, Gubernur Nikolaev Vitaly Kim. 

Dia menyatakan mungkin menempatkan ibu kota wilayahnya dalam penguncian untuk melakukan pembersihan para simpatisan Rusia bergaya Bolshevik. Dia mengaku tidak mempercayai siapa pun. 

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Alasannya,Kiev gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus di dalam negara Ukraina kepada  wilayah Donetsk dan Lugansk. 

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka. Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. 

Sebaliknya, Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. 

Editor: Umaya Khusniah