Ledakan Ranjau di Perbatasan Lukai 3 Tentara Korsel, Korut Dituntut Minta Maaf

SEOUL, iNews.id - Militer Korea Selatan (Korsel) menuntut Korea Utara (Korut) meminta maaf atas ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara yang melukai tiga tentara Korsel pada 21 September 2026 lalu. Ledakan terjadi di Zona Demiliterisasi (DMZ), wilayah penyangga yang memisahkan Korsel dan Korut.

Korsel pada Selasa (29/9/2026) meyakini ranjau yang meledak di sisi DMZ wilayahnya merupakan milik Korut. Korsel menyebut ledakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran aktif dalam Perang Korea. 

Baca Juga

MasyaAllah, Ayana Moon Jadi Muslimah Korsel Pertama Kuliah di Oxford

Seoul juga memperingatkan akan mengambil tindakan balasan yang setimpal.

Dalam pernyataan pada Rabu (30/9/2026), dilansir dari BBC, Korsel mendesak Korut meminta maaf atas ledakan tersebut dan segera menghentikan kegiatan penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan.

Baca Juga

Geger! Kim Soo Hyun Akhirnya Muncul di Korsel usai Kontroversi Child Grooming

Seoul menduga ranjau tersebut dipasang Pyongyang sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan perbatasannya.

Menteri Pertahanan Korsel, Kang Shin-chul sebelumnya menyebut ledakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 1953.

Baca Juga

365 Ribu Orang Indonesia Liburan ke Korsel pada 2025, Ini yang Diburu!

Namun, Korut membantah bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pyongyang menyebut tuduhan Seoul tidak berdasar dan menilai klaim tersebut merupakan rekayasa untuk meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, juga menuduh Kosel merekayasa klaim tersebut demi provokasi politik dan militer.

Baca Juga

Sejarah! Persib Klub Indonesia Pertama yang Menang di Korsel

Kim membantah anggapan tentara Korut telah melintasi perbatasan untuk memasang ranjau. Dia menyebut tuduhan tersebut sebagai klaim yang sengaja dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan kepada Korea Utara.

Pernyataan Kim yang dimuat media pemerintah Korut pada Rabu juga memperingatkan Korsel agar siap menanggung akibat dari apa yang disebutnya sebagai rekayasa Seoul.

Perjanjian gencatan senjata 1953 menghasilkan pembentukan DMZ sepanjang sekitar 4 kilometer yang menjadi wilayah penyangga kedua negara. Di dalamnya terdapat Garis Demarkasi Militer yang menandai perbatasan darat Korea Selatan dan Korea Utara.

Dalam beberapa dekade terakhir, bentrokan sporadis dan ledakan ranjau darat beberapa kali terjadi di kawasan tersebut.

Pada 2015, dua tentara Korsel mengalami luka parah akibat ranjau darat saat berpatroli di kawasan DMZ. Seoul saat itu menuding tentara Korut memasang ranjau secara diam-diam di dekat pos penjagaan Korea Selatan. Namun, Pyongyang membantah tuduhan tersebut.

Kim Yo Jong kembali menyinggung insiden 2015 dalam pernyataannya. Dia menuding Korsel menggunakan insiden tersebut sebagai dalih untuk meningkatkan ketegangan dan kini melakukan hal serupa.

Hubungan Korsel dan Korut diketahui terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gesekan ketika terjadi insiden di kawasan perbatasan.

Christopher Green, konsultan senior Crisis Group, mengatakan kepada BBC Korut secara sengaja berupaya memperketat perbatasan dan menghapuskan hubungan antar-Korea.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kedua negara tidak lagi memiliki saluran komunikasi tingkat rendah seperti yang sebelumnya tersedia pada 2015.

"Eskalasi yang tidak disengaja di Semenanjung Korea bisa terjadi sewaktu-waktu, dan jarak menuju hal itu kini lebih dekat dibandingkan pada tahun 2015," ujar Green.

Sementara itu, Komando PBB (UNC) yang melakukan penyelidikan langsung di lokasi ledakan bersama militer Korea Selatan menyatakan akan menangani dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata 1953 melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

"UNC tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan menegakkan Perjanjian Gencatan Senjata serta memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi di Semenanjung Korea," demikian pernyataan UNC.

Editor: Rizky Agustian