Maduro Jadi Presiden Venezuela Lagi, Negara Tetangga Putuskan Hubungan

CARACAS, iNews.id - Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk menjalani masa jabatannya yang kedua di tengah seruan berbagai negara agar dia mengundurkan diri.

Maduro dilantik di Mahkamah Agung, bukan di hadapan para anggota parlemen, yang kewenangannya dilucuti sejak partai pimpinannnya kalah pada 2016.

Baca Juga

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

Dalam pidatonya, Maduro mengatakan masa jabatannya selama enam tahun ke depan merupakan langkah perdamaian bagi Venezuela.

Dia juga menegaskan, dirinya terpilih secara demokratis seraya menuding Amerika Serikat (AS) melancarkan perang ekonomi terhadap Venezuela.

"Venezuela berada di pusat perang dunia pimpinan imperialisme Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya," sebut pria berusia 56 tahun itu, seperti dilaporkan BBC, Jumat (11/1/2018).

"Ada masalah-masalah di Venezuela, seperti halnya di negara lain. Namun kami, rakyat Venezuela, harus mengatasinya tanpa intervensi asing," imbuhnya.

AS, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (OAS) menolak masa jabatan kedua Maduro dengan alasan pemilihan pada Mei 2018 lalu tidak berlangsung jujur dan adil.

"AS tidak akan mengakui pelantikan kediktatoran Maduro yang tidak sah," cuit Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton.

"Kami akan terus meningkatkan tekanan terhadap rezim korup, mendukung Majelis Nasional yang demokratis, dan menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela," tulis Bolton.

Kecaman juga dilayangkan Kelompok Lima yang terdiri dari 14 negara yang mayoritas berada di Amerika Selatan. Kecuali Meksiko, negara-negara tersebut mendesak Maduro mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan ke parlemen.

Bahkan, sesaat setelah Maduro dilantik, Paraguay mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Venezuela dan memanggil pulang para diplomatnya.

Namun tak semua menolak Maduro. Sejumlah pemimpin berhaluan kiri hadir dalam acara pelantikan tersebut.

Di antaranya Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel; Presiden Bolivia Evo Morales; Presiden El Salvador, Salvador Sanchez Ceren; serta Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

Ada pula utusan Rusia, China, dan Turki.

Mengapa terpilihnya Maduro kontroversial?

Maduro pertama kali mejabat presiden Venezuela pada 2013, menggantikan Hugo Chavez yang meninggal dunia akibat kanker setelah berkuasa selama 14 tahun.

Dia terpilih kembali pada Mei 2018, dalam pemilihan umum yang semula dirancang berlangsung pada Desember. Namun, pemilu tersebut diwarnai pemboikotan oleh oposisi serta tuduhan kecurangan.

Menurut Dewan Pemilihan Nasional (CNE), pemilih yang turut berpartisipasi mencapai 46 persen, namun kelompok oposisi menuding persentasenya lebih rendah.

Koalisi oposisi utama Venezuela menyatakan tanggal pemilu sengaja diubah guna memanfaatkan kebingungan kelompok-kelompok oposisi.

Oposisi juga menuduh kandidat-kandidat mereka yang menjanjikan telah dilarang ikut pemilu, dipenjara; dan banyak pula yang kabur dari Venezuela.

Sejak menjabat sebagai presiden, Maduro dikecam di dalam negeri dan mancanegara terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan aksinya dalam menangani ekonomi yang membuat negara hampir kolaps.

Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan menduduki kursi kepemimpinan OPEC hingga 2025.

Namun, ketergantungan pada minyak (95 persen pendapatan ekspor), membuat Venezuela rapuh ketika harga minyak merosot pada 2014.

Akibatnya, harga barang impor, seperti pangan dan obat-obatan, naik drastis dan inflasi mata uang meroket.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah justru mencetak uang lebih banyak sehingga mata uang semaknin terdevaluasi.

Berdasarkan kajian Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, taraf inflasi tahunan Venezuela mencapai 1.300.000 persen selama 12 bulan pada November 2018.

AS juga menerapkan rangkaian sanksi, yang diklaim Maduro menyebabkan Venezuela kehilangan 20 miliar dolar AS tahun lalu.

PBB menyatakan, sebanyak 2,3 juta orang Venezuela meninggalkan negara itu sejak 2015 akibat kesulitan ekonomi.

Huru-hara antipemerintah pada 2014 menewaskan 43 orang dan pada 2017 jumlah korban meninggal dunia dalam kericuhan mencapai 125 orang.

Maduro menuduh AS berusaha membunuhnya dan melengserkan pemerintahannya, namun dia tidak mengungkap bukti-bukti atas tuduhan tersebut.

Editor: Nathania Riris Michico