Mahathir Mohamad Sebut Malaysia Nyaris Hancur

LONDON, iNews.id - Saat bertemu dengan warga Malaysia di London, Inggris, Perdana Menteri Mahathir Mohamad membeberkan kondisi negara saat ini. Menurut pria 93 tahun itu, koalisi Pakatan Harapan saat ini fokus memperbaiki pemerintahan serta ekonomi.

Mahathir mengatakan, jika pemerintahan sebelumnya atau Barisan Nasional memenangkan pemilu pada Mei lalu, maka hal itu berarti kehancuran bagi Malaysia. Hal ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang merusak sektor keuangan dan pemerintahan.

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

"Kita akan menjadi tanah yang dijajah oleh orang lain. Kita akan kehilangan kekuatan di negara sendiri. Masyarakat mendukung Pakatan dan menggulingkan pemerintahan Barisan Nasional karena yang fokus pada kesejahteraan dan pembangunan negara. Orang-orang dibebani dengan masalah dan dengan biaya hidup," kata Mahathir, seperti diberitakan Bernama.

Dia menambahkan, kondisi ini diperparah dengan praktik korupsi yang merajalela di mana-mana, di berbagai tingkatan, dari mulai pejabat tinggi hingga struktur terendah.

Para pegawai, kata dia, juga memberikan loyalitasnya kepada Barisan Nasional, bukan negara. Padahal, mereka seharusnya netral.

Sementara itu, untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang memiliki utang sangat besar, Mahathir mengatakan pemerintah harus menjual aset.

"Uang pinjaman kita juga hilang. Kami tidak tahu ke mana larinya uang itu. Jadi, kami tidak punya uang untuk melunasi utang," katanya.

Anggaran negara, lanjut dia, biasanya defisit karena pendapatan tidak cukup untuk menutupi utang.

Mahathir dilantik menjadi perdana menteri pada 10 Mei setelah Pakatan Harapan mengalahkan koalisi Barisan Nasional pada pemilu 9 Mei 2018. Ini merupakan pertama kalinya sejak Malaysia berdiri, Barisan Nasional kalah dari kumpulan partai oposisi.

Namun pemerintahan Mahathir mendapat warisan utang mencapai 1 triliun ringgit atau sekitar Rp3.500 triliun. Mahathir geram mengetahui besarnya warisan utang pemerintahannya. Tapi Najib bersikukuh utang pemerintah hanya 686,8 miliar ringgit atau sekitar Rp2.800 triliun.

Untuk membantu membayar utang, pemerintah membuat program Tabung Harapan Malaysia, yakni menampung sumbangan dari masyarakat.

Editor: Anton Suhartono