Malaysia Tolak Warga Israel Ikut Event Internasional di Negaranya

KUALA LUMPUR, iNews.id - Malaysia melarang warga Israel berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di negara tetangga Indonesia itu. Sebelumnya, Malaysia melarang atlet asal Israel berlaga dalam kejuaraan World Para Swimming yang digelar Juli mendatang.

Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengungkapkan, Pemerintah Malaysia memutuskan menerapkan larangan tersebut pekan lalu.

2 Eks PM Israel Bersatu Melawan Netanyahu pada Pemilu Tahun Ini

Negara dengan penduduk mayoritas Muslim tersebut selama ini memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Malaysia juga mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Bahkan jika kami menjadi tuan rumah acara, mereka (orang Israel) tidak diperbolehkan masuk (ke Malaysia),” kata Abdullah, dalam rekaman konferensi pers yang didengar oleh kantor berita Reuters, Kamis (17/1/2019).

"Kedua, Malaysia tidak akan menyelenggarakan acara apa pun yang memiliki perwakilan atau partisipasi Israel."

Perenang dari sekitar 70 negara siap berlaga dalam World Para Swimming, kejuaraan yang dianggap penting jelang Tokyo Paralympics tahun depan.

Atlet-atlet Israel dilarang oleh Malaysia untuk menghadiri World Para Swimming yang dijadwalkan digelar di Negara Bagian Sarawak timur mulai 29 Juli hingga 4 Agustus.

Komite Paralimpik Internasional dalam pernyataan tertulisnya mengungkapkan kekecewaan atas keputusan Pemerintah Malaysia tersebut.

“Kejuaraan dunia harusnya terbuka untuk semua negara dan atlet,” kata komite.

Sebelumnya, atlet-atlet Israel dilarang berkompetsisi oleh negara-negara yang tidak mengakui Israel. Mereka kadang berlaga tanpa simbol nasional, misalnya dengan hanya menggunakan bendera federasi yang menyelenggarakan kompetisi.

Pada 2016, atlet judo Mesir, Islam El Shehaby dikeluarkan dari Olimpiade Rio setelah menolak bersalaman dengan atlet Israel, Or Sasson, sesudah pertandingan keduanya.

Ribuan orang di Malaysia dan Indonesia berunjuk rasa pada Desember 2017 lalu menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Akhir bulan lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritisi keputusan Australia yang mengikuti langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Saifuddin menyebut Malaysia akan terus berupaya untuk memperjuangkan Palestina, yang disebutnya tengah mengalami krisis kemanusiaan.

“Kami melihat isu Palestina tidak hanya dari sudut pandang agama, ini masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia,” katanya.

"Ini tentang pertempuran atas nama yang tertindas."

Editor: Nathania Riris Michico