Mantan Presiden Jimmy Carter Siap ke Korut atas Nama Pemerintahan Donald Trump

NEW YORK - Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara terkait uji coba senjata nuklir, mantan Presiden AS Jimmy Carter menawarkan diri menjadi utusan negara.

Carter menyampaikan ketertarikannya mengunjungi Korea Utara atas nama Pemerintahan Donald Trump untuk meredakan ketegangan.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

"Saya ingin berangkat, iya," kata Carter, seperti dikutip dari situs The New York Times, Senin (23/10/2017).

Presiden AS pada periode 1977-1981 itu mengaku sudah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional Pemerintahan Donald Trump, HR McMaster, terkait tawarannya itu. Namun sejauh ini respons yang diterimanya negatif.

"Saya mengatakan kepadanya (McMaster) kalau saya bersedia jika mereka membutuhkan bantuan," kata Carter.

Ia juga mengaku khawatir jika suatu saat perang kata-kata antara Kim Jong Un dengan Trump soal senjata nuklir menjadi kenyataan. Trump menyatakan perang terhadap Korut dan negara itu siap menembakkan senjata nuklirnya ke AS.

"Saya juga khawatir dengan situasi ini. Mereka ingin menyelamatkan rezim masing-masing. Kita juga sangat yakin bahwa ada pengaruh China pada Korea Utara, khususnya terhadap Kim," tambahnya, seraya menambahkan, meski Kim Jong Un tidak pernah berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu, namun hubungan kedua negara sangat erat.

Menurut Carter, Kim Jong Un merupakan pemimpin yang sulit ditebak. Ia khawatir jika ancaman Trump disikapi dengan berlebihan maka situasi akan semakin buruk.

"Saya pikir dia sekarang punya persenjataan nuklir yang mutakhir yang dapat menghancurkan Semenanjung Korea dan Jepang, serta beberapa garis terluar negara kita di Pasifik. Bahkan mungkin wilayah daratan kita,” ungkap Carter.

Carter pernah berkunjung ke Pyongyang pada pertengahan 1990-an untuk menyampaikan amanat dari Presiden Bill Clinton ketika itu. Carter berhasil mencapai kesepakatan dengan pemimpin Korut Kim Il Sung, kakek dari Kim Jong Un.

Editor: Anton Suhartono