Masih Berlanjut, Kini Penutupan Pemerintahan AS Berdampak pada FBI

Nathania Riris Michico ยท Jumat, 11 Januari 2019 - 09:35 WIB
Masih Berlanjut, Kini Penutupan Pemerintahan AS Berdampak pada FBI

Lembang FBI di markasnya. (Foto: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

WASHINGTON, iNews.id - Agen FBI memiliki pesan untuk politisi Amerika Serikat (AS) yang belakangan sibuk bersitegang soal penutupan sebagian operasi pemerintahan. Mereka menyatakan, keamanan finansial adalah juga keamanan nasional.

Dengan ribuan agen FBI akan melewatkan Jumat (11/1/2018) pekan ini tanpa gaji, serikat yang mewakili mereka mendesak Kongres dan Gedung Putih untuk segera memperbarui alokasi dana untuk lembaga penegak hukum.

Mereka menyerukan, berkurangnya dana untuk FBI akan membahayakan operasional yang bersifat kritis.

Dilaporkan Associated Press, FBI saat ini merumahkan sekitar 5.000 karyawan, termasuk analis dan pengacara, serta membuat sebagian besar agen khususnya yang bekerja di lapangan, untuk memastikan operasi penegakan hukum yang bersifat penting terus berlanjut.

Agen-agen itu, sama seperti hampir 400.000 pegawai pemerintah lainnya, diharuskan bekerja tanpa bayaran selama penutupan pemerintah.

Hal ini memastikan operasi FBI terus berlanjut. Namun ketika penutupan pemerintahan, yang dimulai pada 22 Desember lalu terus berlanjut, maka kemungkinan akan berdampak pada operasional dan agen FBI.

Presiden Asosiasi Agen FBI, Thomas O'Connor, menyebut dampak dari penutupan kemungkinan akan berpengaruh bahkan di luar operasi lapangan FBI.

Agen yang menjalani pemeriksaan latar belakang keuangan rutin -yang merupakan bagian dari pemeriksaan keamanan- dapat terpengaruh jika mereka tak bisa membayar utang akibat tidak mendapatkan gaji mereka pada Jumat ini.

Selain itu, O'Connor mengatakan, penutupan ini dapat mendorong agen khusus berkualitas untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil secara finansial.

Setidaknya, dua serikat pekerja yang mewakili pegawai pemerintah sudah mengajukan gugatan atas pemerintahan Trump ke pengadilan terkait penutupan pemerintahan tersebut.


Editor : Nathania Riris Michico