Media China Sebut Apa yang Terjadi di Myanmar Reshuffle Kabinet, bukan Kudeta

BEIJING, iNews.id - Media pemerintah China menyebut apa yang terjadi di Myanmar pada Senin bukanlah kudeta, melainkan reshuffle kabinet besar-besaran.

Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi serta pejabat lain termasuk Presiden Win Myint ditangkap dan ditahan pada Senin (1/2/2021) dini hari, sebelum militer mengumumkan pengambilalihan kekuasaan.

Baca Juga

Miliarder John Catsimatidis Frustrasi setelah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

Kantor berita Xinhua menghindari penggunaan istilah kudeta dan menggambarkan penunjukan 11 pejabat menteri baru dari kalangan jenderal, mantan perwira, serta mantan penasihat pemerintah, menggantikan kabinet Suu Kyi pada Senin malam sebagai perombakan besar-besaran.

Media lainnya, Global Times, mengutip pernyataan pakar yang tidak menyebutkan identitasnya, melaporkan, pengambilalihan kekuasaan oleh para jenderal bisa dilihat sebagai penyesuaian atas struktur kekuasaan negara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga

Kudeta Myanmar, Keberadaan dan Kondisi Aung San Suu Kyi Masih Misterius

Bukan hanya itu, surat kabar yang menjadi corong Partai Komunis itu mengaitkan apa yang terjadi di Myanmar dengan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

"Beberapa ahli menyebutkan bahwa Trump, yang menolak mengakui kekalahan dalam pilpres dan dilaporkan menghasut kerusuhan di Capitol, mungkin menjadi inspirasi bagi militer Myanmar," kata surat kabar tersebut, sebagaimana dilaporkan kembali AFP, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga

Kudeta Militer Myanmar, PBB Khawatir Muslim Rohingya Makin Tertindas

China sejak lama menghindari untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana keras terhadap pihak yang dianggap mencampuri urusan dalam negerinya.

Myanmar juga menjadi bagian penting dari proyek infrastruktur Belt and Road Initiative.

Presiden Xi Jinping mengunjungi Myanmar pada Januari lalu dan berjanji mendukung pemerintah Myanmar dalam membangun sesuai dengan kondisi pemerintahan.

Editor: Anton Suhartono