TOKYO, iNews.id - Shinzo Abe menorehkan sejarah sebagai perdana menteri (PM) terlama di Jepang. Namun, banyak dari tujuan pemerintahannya yang ambisius, termasuk revisi konstitusi untuk memperkuat militer, yang belum terealisasi.
Rabu (20/11/2019) menjadi hari ke-2.887 di mana Abe menjabat sebagai PM Jepang. Dia berhasil menyalip rekor yang sebelumnya dipegang oleh Taro Katsura, seorang politisi terhormat yang menjabat tiga kali antara 1901 hingga 1913.
Konser AC/DC Guncang Kota Melbourne Australia, Tanah Bergetar hingga 3,5 Km
Pria berusia 65 tahun ini juga merupakan pemimpin terlama kedua dari Kelompok Tujuh, tepat di belakang Kanselir Jerman Angela Merkel, yang sudah menjabat sejak 2005.
Cengkeraman Abe pada kekuasaan tetap kokoh saat dia mencetak sejarah ini. Masa jabatannya ini kemungkinan akan bertahan hingga setidaknya September 2021 dan belum ada penerus yang cemerlang untuk menggantikannya.
Namun, Abe memiliki banyak urusan yang belum selesai. Dia mengatakan awal tahun ini, bahwa setelah perombakan kabinet, dia berharap akan menjalani tantangan menciptakan negara baru.
Dia menggemakan lagi ambisinya yang sudah lama dihargai untuk merevisi konstitusi Jepang pascaperang untuk mengubah status Pasukan Bela Diri negara itu.
Namun partai-partai oposisi menolak mendukung prosedur revisi itu. Reputasi Abe sempat ternoda setelah pengunduran diri dua menteri kabinet dan skandal suap.
Abe saat ini tengah terperosok dalam perselisihan karena mengundang terlalu banyak pendukungnya ke acara menonton bunga sakura yang mahal; memaksa pemerintah membatalkan acara tahunan itu tahun depan.
Berbicara kepada wartawan pada Rabu (20/11/2019) terkait namanya yang mencetak sejarah baru di Jepang, Abe mengaku belum memikirkan soal jika dirinya tak lagi menjabat sebagai PM.
"Saya sudah melakukan upaya setiap hari untuk melaksanakan kebijakan yang saya janjikan dan upaya harian ini membawa saya ke hari ini," kata Abe, seperti dilaporkan AFP.
Dia juga bersumpah melakukan yang terbaik dalam dua tahun ini sebagai presiden Partai Demokrat Liberal (LDP).
Editor: Nathania Riris Michico
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku