Menlu Afghanistan yang Ditunjuk Taliban Minta Kesempatan Pidato di Sidang Umum PBB
NEW YORK, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Amir Khan Muttaqi, meminta PBB memberi kesempatan dirinya berbicara di Sidang Majelis Umum PBB. Sementara itu duta besar (dubes) dari pemerintahan Afghanistan yang digulingkan, Ghulam Isaczai, juga meminta kesempatan yang sama.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada AFP, sebuah komite yang terdiri dari sembilan anggota akan memutuskan pihak mana yang akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan.
Menurut Dujarric, Sekjen PBB Antonio Guterres sudah menerima surat dari Muttaqi pada 20 September yang isinya permintaan untuk berpartisipasi dalam pertemuan sesi debat PBB. Dalam surat itu disebutkan Muttaqi merupakan menteri luar negeri.
Namun surat itu tidak menjelaskan apakah Muttaqi akan menyampaikan pidato langsung di Markas Besar PBB, New York, atau melalui video yang direkam terlebih dulu.
Surat itu juga menunjukkan bahwa Isaczai bukan lagi dubes Afghanistan untuk PBB yang sah. Disebutkan, Taliban memilih juru bicaranya yang berbasis di Doha, Qatar, Suhail Shaheen, sebagai dubes Afghanistan untuk PBB yang baru.
Beberapa keterangan lain dalam surat menyebutkan, Ashraf Ghani bukan lagi presiden Afghanistan setelah digulingkan pada 15 Agustus dan dia telah meninggalkan negaranya.
"Negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden," demikian isi surat, sebagaimana disebutkan PBB.
Surat dibuat di kertas berkop 'Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri'.
Lebih lanjut Dujarric mengatakan, Guterres juga sudah menerima surat dari Isaczai tertanggal 15 September, berisi daftar delegasi Afghanistan untuk Sidang Majelis Umum. Surat itu mencantumkan Isaczai sebagai perwakilan tetap Afghanistan.
Kedua surat tersebut telah dikirim oleh sekretariat jenderal kepada anggota komite kredensial Sidang Majelis Umum ke-76. Komite kresidensial beranggotakan perwakilan dari Rusia, China, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, komite biasanya menahan diri untuk membuat keputusan jika ada masalah dualisme seperti ini dan menyerahkan ke Majelis Umum untuk menggelar voting.
Editor: Anton Suhartono