Menlu AS Pompeo Yakin Negara Arab Lain Akan Berdamai dengan Israel demi Hadapi Iran

DUBAI, iNews.id - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut beberapa negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel, menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Menurut Pompeo, dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi Al Arabiya, Minggu (22/11/2020), AS akan terus bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, sambil mengingatkan ancaman Iran.

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

AS, lanjut dia, ingin mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel, namun para pemimpin Palestina menolak berpartisipasi.

Sejak pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina menolak perdamaian yang dimediasi AS. Keputusan AS memberikan Yerusalem kepada Israel merupakan bentuk keberpihakan sehingga tak layak menjadi mediator.

Baca Juga

Joe Biden Hubungi Netanyahu, Tegaskan Dukungan AS bagi Keamanan Israel

"Saya sangat yakin negara-negara lain akan bergabung dengan apa yang telah dilakukan warga (Uni) Emirat, Bahrain, dan Sudan, yang mengakui posisi yang tepat bagi Israel di antara negara-negara itu," katanya, seperti dilaporkan kembali Arab News.

Baca Juga

Palestina Berniat Pulihkan Kerja Sama dengan Israel, Apa Alasannya?

Menurut pandangannya, negara-negara Arab perlu berdamai dengan Israel karena itu langkah yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan, terutama dari ancaman Iran.

“Kenyataannya adalah saat ini negara-negara Teluk dan Israel sadar mereka memiliki ancaman yang sama dari Iran,” kata Pompeo.

Baca Juga

Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina: Pengkhianatan Baru

Dia menegaskan AS memegang sikap yang konsisten terhadap Iran selama masa pemerintahan Trump.

"Kami menyampaikan setiap komitmen kepada negara-negara di Timur Tengah. Kami telah melindungi warga AS, kami membangun mitra kepada yang ingin bekerja sama dengan AS," ujarnya, seraya menegaskan tidak ada alasan untuk mengubah sikap itu selama pemerintahan Trump.

Editor: Anton Suhartono