Menlu AS Sebut Gaza Tak Bisa Lagi Dipimpin Hamas, Nasib Warga Sipil Tak Jelas

YERUSALEM, iNews.id - Konflik antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina sudah berlangsung selama sebulan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyebut Gaza tidak bisa lagi dipimpin oleh pejuang Hamas.

Blinken menyebut ada periode transisi setelah berakhirnya konflik saat ini. Menurutnya, jika Hamas memimpin makan konflik akan terus berulang.

Baca Juga

Ahmed, Muslim yang Jadi Pahlawan Tragedi Bondi, Diberi Hadiah Rp41,7 Miliar

"Gaza tidak dapat terus dikelola oleh Hamas. Itu hanya akan mengundang pengulangan 7 Oktober. Juga jelas bahwa Israel tidak dapat menduduki Gaza," kata Blinken seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/11/2023).

Blinken menyebut Gaza tidak akan dikuasi oleh Israel. Warga sipil Gaza akan tetap diizinkan tinggal di sana.

Baca Juga

Dapat Bantuan Pendidikan di Unhan, 22 Mahasiswa Palestina Tiba di Indonesia

"Kami tidak melihat reokupasi dan apa yang saya dengar dari pemimpin Israel, adalah bahwa mereka tidak berniat untuk merebut kembali Gaza," katanya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (7/11/2023). Dalam kesempatan itu, dia mendesak Tel Aviv untuk menyetujui gencatan senjata selama tiga hari di Gaza.

Baca Juga

Arab Saudi Bakal Gelar Pertemuan Negara-Negara Arab, Islam, dan Afrika untuk Bahas Konflik Israel-Palestina

Menurut Biden, gencatan senjata sementara itu bertujuan untuk memfasilitasi kemungkinan pembebasan beberapa tawanan yang ditahan oleh para pejuang Hamas di Gaza. 

Laman berita Axios melaporkan, Amerika Serikat, Israel, Qatar, dan Hamas sedang mendiskusikan usulan tersebut. Harapannya, Hamas bakal membebaskan 10-15 tawanan selama masa jeda perang tersebut. Kelompok pejuang Palestina itu juga berkesempatan untuk memverifikasi identitas para tawanan lain dan memberikan daftar nama orang-orang yang berada dalam penahanannya.

Akan tetapi, Netanyahu menyampaikan keraguannya mengenai niat dan kesediaan Hamas untuk terlibat dalam perundingan terkait nasib para tawanan itu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq