Menlu Thailand Mengaku Sudah Bertemu Mantan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand Don Pramudwinai mengaku telah bertemu mantan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi. Pengadilan di bawah pemerintahan junta militer Myanmar menjatuhkan hukuman penjara 33 tahun terhadap Suu Kyi atas beberapa dakwaan pasca-kudeta pada Februari 2021.

Suu Kyi didakwa dengan belasan tuduhan, mulai dari penghasutan dan kecurangan pemilu, korupsi, hingga melanggar undang-undang rahasia negara. Perempuan 78 tahun tersebut membantah semua tuduhan itu dan sedang dalam proses pengajuan banding.

Baca Juga

Trump Makin Agresif, Pasukan AS Serbu Kapal Kargo yang Berlayar dari China ke Iran

Don tidak menyebutkan kapan pertemuan dengan Suu Kyi berlangsung. Namun menurut dia, Suu Kyi dalam kondisi sehat dalam penahanan di penjara Ibu Kota Naypyidaw. Otoritas Myanmar melarang kunjungan oleh siapa pun, termasuk anggota keluarga dan tim pengacara Suu Kyi.

Pertemuan Don dengan Suu Kyi itu di luar agenda ASEAN. Thailand bulan lalu berinisiatif mengumpulkan para menlu ASEAN di luar agenda resmi untuk membahas konflik Myanmar. Namun sebagian besar negara ASEAN menolak hadir, apalagi Thailand juga mengundang perwakilan pemerintah Myanmar. Indonesia, selaku pemimpin ASEAN tahun ini, menilai undangan terhadap menlu Myanmar sama saja mengakui pemerintahan junta. 

Baca Juga

Thailand Gelar Pertemuan Informal Tingkat Menlu Hadirkan Junta Myanmar, Hanya Kamboja yang Hadir

Namun Don menegaskan, pertemuannya dengan Suu Kyi sejalan dengan rencana perdamaian yang digagas ASEAN.

“(Pertemuan) Ini merupakan pendekatan dari rekan-rekan Myanmar yang ingin melihat penyelesaian secara damai,” kata Don, di sela pertemuan para menlu ASEAN di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga

Beda Data, Pemerintah Junta Myanmar Sebut Korban Tewas Topan Mocha 145 Orang 

ASEAN menganggap Myanmar tak serius dalam menjalankan Konsensus 5 Poin yang disepakati di Jakarta pada April 2021. Konsensus itu merupakan satu-satunya proses diplomatik resmi untuk mencapai perdamaian di Myanmar. 

Sejak itu ASEAN melarang para pemimpin junta serta pejabat menghadiri pertemuan tingkat tinggi karena tak menghormati perjanjian tersebut.

Editor: Anton Suhartono