Menolak Mati, Hamas Umumkan Ikut Pemilu Palestina November 2026

GAZA, iNews.id - Hamas mengumumkan akan ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) Palestina mendatang. Kelompok perlawanan yang berkuasa di Jalur Gaza tersebut siap membentuk koalisi nasional dengan berbagai faksi.

Israel dan berbagai kekuatan Barat menghendaki Hamas tak ikut serta dalam politik Palestina setelah perang melawan Israel pada Oktober 2023.

Baca Juga

Setelah Gaza, Israel Usir dan Rampas Rumah Warga Palestina di Tepi Barat

Anggota Biro Politik Hamas Hussam Badran mengatakan kepada stasiun televisi Al Aqsa TV, dikutip Kamis (13/8/2026), kelompoknya bersama sebagian besar faksi serta blok peserta pemilu Palestina menentang pemberlakuan syarat yang mengharuskan peserta mengadopsi program-program tertentu.

Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina serta lembaga peradilan sedang berupaya untuk memastikan warga Palestina bisa membuat program politik secara bebas.

Baca Juga

Wali Kota New York Mamdani Diancam Bunuh gegara Bela Palestina-Kecam Israel

Menurut Badran, pemilu anggota legislatif yang akan digelar pada November mendatang, pertama sejak 2006, sebagai kesempatan bersejarah untuk mengubah lansekap politik Palestina serta mengakhiri kebijakan nasional sepihak yang telah berlangsung 20 tahun.

Dia menegaskan pemilu Palestina telah tertunda lama seraya menuduh para pemimpin secara sepihak menentukan waktu dan prosedur, berbeda dengan pelaksanaan pesta demokrasi pada 2006 yang dilakukan berdasarkan konsensus nasional.

Baca Juga

Palestina: Militer Israel Kuasai 80% Wilayah Gaza

Warga Palestina, lanjut Badra, memiliki hak inheren untuk memilih pemimpin dan program politik, baik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina maupun pemilihan anggota Dewan Nasional.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya mengumumkan pemilu legislatif akan digelar pada 28 November 2026, disusul dengan pemilihan anggota Dewan Nasional dan pemilihan presiden pada 2027.

Baca Juga

Palestina Akhirnya Gelar Pemilu Legislatif Tahun Ini, Pertama sejak 20 Tahun

Dewan Legislatif Palestina tidak aktif sejak 2007, menyusul perpecahan politik dan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas. Abbas kemudian membubarkan dewan tersebut pada 2018.

Sistem politik Palestina pecah sejak 2007, Hamas mengelola Gaza, sementara pemerintah yang dibentuk oleh gerakan Fatah mengendalikan Tepi Barat.

Editor: Anton Suhartono