Menteri Radikal Israel Desak Netanyahu Tangkap dan Bunuh 200 Anggota Hamas

TEL AVIV, iNews.id - Dua menteri sayap kanan radikal Israel menekan keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak memberikan izin masuk bagi sekitar 200 anggota Hamas yang berada di luar Jalur Gaza. 

Mereka bahkan mendesak Netanyahu untuk menangkap atau membunuh para anggota Hamas tersebut, bukan membiarkan mereka kembali ke Gaza.

Baca Juga

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

Desakan itu datang dari Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, dua tokoh ekstrem dalam kabinet Netanyahu yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap warga Palestina. Keduanya mengecam keras laporan media Israel yang menyebutkan pemerintah sedang mempertimbangkan memberi izin perjalanan aman bagi para pejuang Hamas dari Mesir menuju Gaza melalui perbatasan Rafah.

Desakan dari Menteri Ekstrem Kanan

Baca Juga

Dipengaruhi Menteri Radikal Israel, Netanyahu Tolak Masuk Anggota Hamas ke Gaza

Smotrich, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Israel, menulis di media sosial X, “Bapak Perdana Menteri, ini benar-benar gila. Hentikan ini!”.

Dia menilai rencana untuk membiarkan anggota Hamas masuk kembali ke Gaza sama saja dengan mengkhianati nyawa tentara dan warga Israel yang terbunuh dalam konflik.

Baca Juga

Profil Yifat Tomer Yerushalmi, Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina

Sementara itu, Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional yang juga dikenal dengan retorika ultra-nasionalisnya, mengambil langkah lebih jauh. 

Dia menghubungi langsung Netanyahu dan mendesak agar 200 anggota Hamas yang berada di luar wilayah Jalur Gaza segera ditangkap atau dibunuh.

Baca Juga

Dikira Bunuh Diri, Jenderal Israel yang Ungkap Penyiksaan Tahanan Pelestina Dijebloskan ke Penjara

“Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan atau menangkap mereka, bukan membebaskan mereka dengan syarat yang tidak masuk akal,” ujar Ben Gvir.

Kedua menteri itu menilai, setiap kompromi dengan Hamas akan melemahkan posisi Israel dan menjadi bumerang bagi upaya militer yang tengah dijalankan di Gaza.

Menanggapi tekanan tersebut, Kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan Netanyahu tidak akan mengizinkan para anggota Hamas kembali ke Jalur Gaza.

“Perdana Menteri melanjutkan sikap tegasnya untuk melucuti senjata Hamas dan mendemiliterisasi Jalur Gaza sambil menggagalkan ancaman teroris terhadap pasukan kita,” demikian pernyataan resmi yang dikutip dari Al Jazeera, Rabu (5/11/2025).

Pernyataan itu sekaligus membantah laporan media sebelumnya yang menyebutkan adanya kemungkinan “perjalanan aman” bagi para anggota Hamas yang setuju menyerahkan senjata serta jenazah sandera Israel.

Tekanan Politik dari Sayap Kanan

Desakan Smotrich dan Ben Gvir mencerminkan meningkatnya tekanan politik di dalam pemerintahan Netanyahu, terutama dari faksi sayap kanan ultranasionalis yang menuntut tindakan militer lebih keras terhadap Hamas dan penduduk Gaza.

Kedua menteri itu dikenal sebagai sosok yang menentang setiap bentuk negosiasi atau kompromi dengan kelompok Palestina. Mereka bahkan sering menyerukan pengusiran massal warga Gaza dan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Tekanan dari dua menteri radikal ini diyakini semakin mempersempit ruang manuver Netanyahu, yang kini tengah berupaya menyeimbangkan tekanan internasional agar menghentikan perang dengan desakan dari dalam negeri untuk melanjutkan operasi militer besar-besaran di Gaza.

Situasi di Lapangan

Negosiasi gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan Qatar sempat membahas kemungkinan evakuasi para anggota Hamas menggunakan kendaraan Palang Merah Internasional melalui koridor tertentu. Namun, usulan itu kini praktis kandas setelah tekanan dari menteri-menteri radikal di kabinet Israel.

Dengan sikap keras dari Ben Gvir dan Smotrich, serta dukungan diam-diam dari sebagian anggota parlemen sayap kanan, kebijakan pemerintah Israel tampaknya akan tetap berhaluan militeristik, menolak kompromi dan mengedepankan eliminasi total terhadap Hamas.

Langkah ini menandai semakin kuatnya pengaruh kelompok radikal dalam pemerintahan Netanyahu, sekaligus memperburuk prospek perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.

Editor: Anton Suhartono