Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya, Sekjen PBB: Final, Tak Bisa Banding!
NEW YORK, iNews.id - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut putusan bersejarah Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Dia menyebut keputusan tersebut sebagai pengakuan kuat terhadap para korban sekaligus bukti berlakunya keadilan internasional.
Melalui unggahan di platform media sosial X, Kamis (19/11/2026), Guterres menegaskan impunitas atau kekebalan hukum atas tindakan mengerikan seperti genosida tidak boleh dibiarkan.
Dia juga mengingatkan Myanmar, putusan pengadilan tertinggi PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu bersifat mengikat, final, dan tidak dapat diajukan banding. Karena itu, pemerintah Myanmar didesak mematuhi seluruh keputusan pengadilan tertinggi PBB tersebut.
"Memutus siklus impunitas di Myanmar dan memastikan pertanggungjawaban merupakan hal penting bagi rekonsiliasi nasional dan perdamaian yang berkelanjutan," kata Guterres, seperti dikutip dari Anadolu.
ICJ sebelumnya memutuskan dengan dukungan 9 suara bahwa Myanmar melakukan genosida dalam operasi militer terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara pada 2017, melawan 6 hakim yang menolak.
Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pengadilan tertinggi PBB menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Saat membacakan putusan, Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.
Dalam pertimbangannya, para hakim mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Mahkamah Internasional juga menyoroti serangan terhadap warga Rohingya yang berusaha melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh.
Para hakim menyimpulkan skala dan metode operasi militer Myanmar telah melampaui kebutuhan militer. Tindakan tersebut mencerminkan niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya.
ICJ kemudian memerintahkan Myanmar segera mengambil langkah efektif untuk menyelidiki dugaan pelaku genosida dan memastikan mereka dimintai pertanggungjawaban.
Myanmar juga diwajibkan memfasilitasi kepulangan para pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Selain itu, pengadilan memerintahkan pemberian restitusi dan kompensasi kepada para korban.
Editor: Anton Suhartono