Nah! Negara-Negara Teluk Mulai Frustrasi dengan AS, Perang Iran Tak Kunjung Usai
WASHINGTON, iNews.id - Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Teluk semakin tidak puas dengan pendekatan AS terhadap Iran. Mereka bahkan meragukan kemampuan Presiden AS Donald Trump dalam mengakhiri konflik yang berlangsung sejak Februari lalu itu.
"Trump memulai perang ini, dan kita yang membayar harganya," kata seorang pejabat negara Teluk, kepada The Washington Post, dikutip Minggu (16/8/2026).
Dia menambahkan, kemarahan negara-negara Teluk kepada AS bahkan sudah berada pada titik tertinggi.
Enam negara Teluk, yakni Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi, ditambah Yordania dan Irak, menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran beserta kelompok-kelompok proksinya untuk merespons serangan militer AS.
Beberapa negara Teluk mulai mempertanyakan manfaat terus mempertahankan pangkalan-pangkalan militer AS di negara mereka. Seluruh negara yang menjadi sasaran serangan Iran menampung pangkalan militer AS.
Meski demikian seorang diplomat negara Barat yang bertugas di Teluk menegaskan, perkembangan yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini bukan berarti mengubah secara drasris hubungan negara-negara di kawasan dengan Washington.
Dia menambahkan, kehadiran pasukan AS di Timur Tengah, sejak awal, sebelum pecahnya perang melawan Iran, sebenarnya tidak disambut dengan antusias.
Sementara itu seorang sumber pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada Washington Post, dia menepis anggapan tersebut. Menurut pejabat itu, Trump tetap memiliki hubungan sangat baik dengan seluruh mitra di Teluk. Selain itu, AS juga masih menjalin komunikasi rutin dengan negara-negara tersebut, bahkan semakin intensif sejak konflik pecah.
Negara-negara Teluk masih memiliki bergantung terhadap AS dalam dukungan keamanan, termasuk peralatan militer, amunisi, dan informasi intelijen.
Kecemasan negara-negara Teluk meningkat setelah Trump mengancam akan menyerang Iran habis-habisan pada bulan lalu, meski kemudian membatalkannya. Alasannya, ada kemajuan dalam perundingan terkait pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz.
Editor: Anton Suhartono