Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Momen Pangeran William Nyetir "Bajaj" di India, Kate Middleton Jadi Penumpang
Advertisement . Scroll to see content

Negara Barat Ramai-Ramai Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Israel di Tepi Barat, Ini Daftarnya

Rabu, 18 November 2026 - 09:38:00 WIB
Negara Barat Ramai-Ramai Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Israel di Tepi Barat, Ini Daftarnya
Sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi kepada pemukim Israel dan organisasi yang terlibat perluasan permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina (Foto: AP)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi kepada pemukim Israel dan organisasi yang terlibat dalam perluasan permukiman serta kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Kebijakan tersebut semakin meluas setelah meningkatnya aktivitas pembangunan permukiman Israel dan serangan terhadap warga Palestina beberapa bulan terakhir.

Sebagian besar negara dan badan PBB menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional. Israel membantah pandangan tersebut dan menyatakan memiliki hak historis serta keagamaan atas wilayah itu.

Negara-negara yang menjatuhkan sanksi menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menekan kekerasan, mencegah pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, serta mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara.

Terbaru, Australia dan Inggris mengumumkan paket sanksi baru pada Selasa (17/11/2026). Australia menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi, sedangkan Inggris menargetkan delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti yang terlibat dalam pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Langkah kedua negara itu menyusul kebijakan serupa yang sebelumnya ditempuh sejumlah negara, termasuk Kanada, Prancis, Norwegia, dan Selandia Baru.

Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan transaksi keuangan, serta pembatasan perjalanan terhadap individu yang masuk daftar hitam. Beberapa negara juga menargetkan perusahaan dan organisasi yang dinilai membantu pembentukan permukiman ilegal serta mendukung kelompok pemukim yang melakukan kekerasan.

Daftar negara dan kawasan yang menjatuhkan sanksi terkait aktivitas pemukim Israel di Tepi Barat:

1. Australia

Australia menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi Israel yang terlibat dalam perluasan permukiman di Tepi Barat.

Salah satu tokoh yang masuk daftar sanksi adalah Daniella Weiss, pemimpin gerakan permukiman Nachala. Australia juga menargetkan Eliav Libi, yang perusahaan konstruksinya terlibat dalam pembangunan permukiman.

Sanksi tersebut melarang warga dan perusahaan Australia melakukan transaksi maupun memberikan dukungan keuangan kepada pihak-pihak yang masuk daftar hitam.

2. Inggris

Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Sanksi mencakup pembekuan aset dan larangan bagi para direktur perusahaan menjalankan jabatan tertentu. Sebelumnya, Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap individu dan organisasi yang dituding membiayai serta mendukung kekerasan pemukim Israel.

3. Kanada

Kanada termasuk negara yang mengambil langkah bersama Inggris, Prancis, dan Norwegia pada Juni 2026 untuk menjatuhkan sanksi terhadap jaringan yang mendanai, memfasilitasi, dan melakukan kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat.

Kanada juga sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Juni 2025 bersama empat negara lainnya.

4. Prancis

Prancis mengumumkan sanksi terhadap jaringan yang mendukung kekerasan pemukim Israel pada Juni 2026.

Pemerintah Prancis menargetkan bukan hanya individu yang melakukan kekerasan, melainkan juga perusahaan, organisasi, dan kelompok yang menyediakan dukungan finansial maupun fasilitas bagi aktivitas tersebut.

Prancis juga sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir dan Smotrich bersama sejumlah negara Barat.

5. Norwegia

Norwegia turut bergabung dalam langkah terkoordinasi pada Juni 2026 bersama Inggris, Kanada, dan Prancis.

Sebelumnya, Norwegia juga menjatuhkan sanksi terhadap Ben Gvir dan Smotrich pada Juni 2025. Keduanya dituding berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

6. Selandia Baru

Selandia Baru juga mengambil tindakan terhadap pemukim Israel dan jaringan pendukungnya.

Negara tersebut mengumumkan langkah terkoordinasi bersama Australia pada awal Juni 2026, sebelum Inggris, Kanada, Prancis, dan Norwegia mengumumkan paket sanksi berikutnya.

Selandia Baru juga termasuk dalam kelompok lima negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir dan Smotrich pada Juni 2025.

7. Jepang

Jepang menjatuhkan sanksi terhadap empat pemukim Israel pada 23 Juli 2024. Kebijakan tersebut menjadi langkah pertama Tokyo menjatuhkan sanksi kepada warga Israel terkait kekerasan di Tepi Barat.

Sanksinya berupa pembekuan aset terhadap empat individu yang dinilai terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina.

8. Uni Eropa

Selain negara-negara tersebut, Uni Eropa (UE) juga menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel dan organisasi pendukung mereka.

Pada 28 Mei 2026, Dewan Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi. Mereka termasuk Daniella Weiss, pemimpin gerakan Nachala, serta organisasi Regavim dan Hashomer Yosh.

Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu yang masuk daftar hitam.

Amerika Serikat sebenarnya pernah menjadi salah satu negara yang menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel. Pada Februari 2024, pemerintahan Presiden Joe Biden menerbitkan instruksi presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan organisasi yang dianggap mengganggu perdamaian, keamanan, serta stabilitas di Tepi Barat. Namun, Presiden Donald Trump mencabut kebijakan tersebut pada 20 Januari 2025.

Departemen Keuangan AS kemudian menghapus seluruh pihak yang sebelumnya masuk daftar sanksi berdasarkan perintah tersebut. Dengan demikian, sanksi AS melalui mekanisme itu tidak lagi berlaku.

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut